TANJUNG SELOR – Isu pembangunan wilayah perbatasan tetap menjadi salah satu prioritas utama, dalam perencanaan anggaran daerah.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara Denny Harianto, yang menyoroti pentingnya memastikan sektor perbatasan tetap mendapat perhatian. Meski kemampuan fiskal daerah masih terbatas.
Menurut Denny, prioritas pembangunan wilayah perbatasan merupakan komitmen yang harus dipertahankan. Karena Kaltara menjadi salah satu pintu terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Meski begitu, keterbatasan anggaran membuat pemerintah tidak dapat bergerak maksimal.
“Isu perbatasan tetap menjadi prioritas. Namun kita memang tidak bisa maksimal di sana, karena kemampuan keuangan daerah sangat terbatas,” jelasnya, belum lama ini.
Ia menegaskan, kondisi ini harus menjadi pembelajaran penting bagi pemerintah daerah. Agar dapat menyusun kebijakan anggaran yang lebih efektif di tahun-tahun mendatang. Denny menilai perlunya langkah konkret dalam pengelolaan APBD. Terutama untuk memastikan seluruh sektor pendukung pendapatan daerah dapat diperkuat. Sehingga tidak bergantung sepenuhnya pada transfer pemerintah pusat.
“Ketika kita bicara APBD, harus betul-betul memperhatikan semua sektor yang menjadi pendukung pendapatan itu sendiri. Ini harus kita pastikan,” jelasnya.
Pelajaran terbesar yang dapat diambil dari dinamika penyusunan APBD 2026, perihal kebutuhan untuk mengurangi tingkat ketergantungan fiskal pada pemerintah pusat. Ia menilai Kaltara perlu memperkuat kemampuan pendapatan asli daerah (PAD) dan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal. Agar pembangunan, termasuk yang menyasar wilayah perbatasan, bisa berjalan lebih mandiri.
“Kita harus mengambil hikmah dari APBD 2026. Pelajaran terpentin ketergantungan fiskal kita harus sudah mulai dikurangi,” ujarnya.
Dengan memperkuat pendapatan daerah, Denny berharap pembangunan perbatasan dapat dipacu lebih optimal. Pentingnya sinergi lintas sektor baik pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga mitra strategis. Agar pengelolaan perbatasan tidak hanya mengandalkan anggaran. Tetapi juga inovasi dan kerja sama.
“Ke depan ada langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan, agar pembangunan perbatasan tetap berjalan, meski dengan keterbatasan fiskal,” harapnya.
Melalui strategi tersebut, pemerintah optimistis dapat menciptakan keseimbangan pembangunan antara wilayah perbatasan dan pusat pertumbuhan lainnya. (kn-2)
