TARAKAN – Mengantisipasi adanya tindak kejahatan di perairan, Ditpolairud Polda Kaltara melakukan pendataan terhadap speedboat dengan kapasitas 45 dan 80 PK. Guna memberikan identitas pelayaran, Ditpolairud Polda Kaltara juga memberikan penomoran kepada 100 speedboat.
Direktur Polairud Polda Kaltara Kombes Pol Bambang Wiriawan menjelaskan, sudah terdapat dua kelompok speedboat yang diberikan penomoran. Sebelumnya pada 2023, pihaknya juga telah memberikan penomoran pada speedboat dengan kapasitas 40 dan 85 PK sebanyak 150 speedboat. Adapun speedboat yang diberikan penomoran ditujukan kepada pelaku usaha budidaya perikanan.
“Banyak kejahatan menggunakan speedboat, yang jadi korban kan nelayan yang kerja di tambak. Banyak yang mengira kejahatan itu dilakukan petambak, terutama narkoba. Harapannya dengan pendataan ini membuktikan kelompok speedboat ini tidak terlibat,” jelasnya, Rabu (31/7).
Pendataan ini akan disampaikan ke Pemerintah Provinsi Kaltara untuk memberikan bantuan subsidi BBM terhadap nelayan budidaya tambak. Menurutnya, saat ini terjadi ketimpangan lantaran BBM subsidi hanya didapatkan oleh nelayan tangkap saja.
“Nelayan tambak tidak dapat, padahal sama-sama nelayan,” keluhnya.
Ia mengungkapkan, sudah banyak melakukan pengungkapan dengan kasus narkotika menggunakan speedboat dengan kapasitas 40 dan 80 PK. Diharapkan dengan penomoran ini dapat mengidentifikasi pemilik speedboat tersebut saat terlibat permasalahan di perairan.
“Seperti pengungkapan kasus narkoba jenis sabu 5 kilogram, pelakunya menunggu di tambak. Kalau sudah punya register masing-masing kan mudah dikenali sesama nelayan tambak juga,” tuturnya.
Berdasarkan data yang ia terima, terdapat kurang lebih 600 speedboat dengan kapasitas 40 dan 85 PK di Kaltara. Adapun penomoran yang sudah dilakukan masih dinilai kurang, jika dibandingkan dengan jumlah speedboat yang ada. Rencananya, ia berupaya akan melakukan pendataan dan mengakomodir keseluruhan speedboat nelayan tambak di Kaltara.
“Targetnya tahun ini semua terdata, sehingga tahun depan bisa kita ajukan usulan untuk mengajukan BBM ke Pemerintah Provinsi Kaltara. Kita juga data nanti dari Nunukan, Malinau dan wilayah lainnya,” tutupnya. (kn-2)
