TARAKAN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Utara (Kaltara) melakukan pencegahan dini terhadap potensi pelanggaran pemilihan, untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) November mendatang.
Pencegahan tersebut dilakukan bersama dengan para stakeholder dan pihak yang berkaitan dengan pemilihan daerah nantinya. Ketua Bawaslu Kaltara Rustam Akif mengungkapkan, rakor bersama stakeholder ini, upaya bersama mewujudkan zero pelanggaran pada Pilkada 2024. Sehingga, diperlukan peran dari partai dan organisasi masyarakat (ormas). “Kita belajar dari pengalaman Pemilu, sampai ada PSU (Pemungutan Suara Ulang), akibat ketidakterbukaan dari calon. Jadi salah satu evaluasi,” ungkapnya, Jumat (2/8).
Terjadinya PSU menjadi pekerjaan rumah di berbagai daerah. Berdasarkan kejadian tersebut, diakuinya ada banyak hal yang menjadi evaluasi. Seperti dari calon itu sendiri. Misalnya latar belakang yang seharusnya disampaikan, karena kekhawatiran tidak bisa menjadi calon malah dipaksakan.
Selain itu, menurutnya juga terdapat kelemahan dalam sistem pencalonan. “Pertama sistem pencalonan yang diupload hanya bentuk PDF dan tidak menyerahkan aslinya. Sehingga ada beberapa hal yang kemudian menjadi masalah,” tuturnya.
Adapun hal lain, sistem yang ada tidak terintegrasi. Sehingga, jika terdapat calon legislatif yang pernah terseret tindak pidana di luar daerah, tidak terdeteksi di Pengadilan Tarakan.
“Peran masyarakat juga dibutuhkan. Kalau ada info ya disampaikan cepat. Jangan tunggu orang menang baru disampaikan. Hal yang beginilah harapan kita sebagai bentuk evaluasi,” ucapnya.
Rustam berharap, selain peran stakeholder, ormas dan partai, mengharapkan peran dari masyarakat untuk membantu pengawasan. Bawaslu meminta jika terdapat informasi yang diduga berkaitan pelanggaran Pemilu agar segera disampaikan.
“Kami berusaha melibatkan masyarakat mulai dari mengundang tokoh masyarakat dan kader partisipatif yang dari masyarakat atau pemuda. Disiapkan untuk membantu pengawasan, menyeimbangkan informasi ke masyarakat,” pungkasnya. (kn-2)
