TANJUNG SELOR – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) untuk tahun 2024 hingga saat ini masih 40 persen. Hal ini disampaikan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara, Denny Harianto.
Ia menjelaskan realisasi anggaran bervariasi di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan menunjukkan progres signifikan.
“Secara keseluruhan, realisasi APBD kita sudah mencapai 40 persen. Namun, jika dilihat per OPD, hasilnya bervariasi,” kata dia, Minggu (29/9).
Ia menyebutkan dua OPD yang mencatat realisasi tertinggi yakni Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) dan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), yang mencapai hampir 90 persen.
Untuk Pol PP dan Kesbangpol, realisasinya tinggi karena terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, termasuk anggaran pengamanan dan dana KPU serta Bawaslu. Meskipun realisasi di beberapa OPD sudah tinggi, Denny mengakui secara keseluruhan, baru 40 persen anggaran yang terealisasi.
“Kami sudah mengarahkan OPD untuk segera mempercepat realisasi anggaran. Terutama untuk belanja operasional, belanja pegawai, barang dan jasa, serta belanja modal,” katanya.
Ia juga menambahkan beberapa alokasi penting, seperti anggaran untuk bantuan keuangan dan tunjangan guru, sudah terealisasi dengan baik.
“Kami sudah merealisasikan anggaran untuk tunjangan guru dan bantuan keuangan ke kabupaten/kota. Itu sudah berjalan lancar, termasuk inisiatif RTG yang langsung terealisasi selama tiga bulan,” jelasnya.
Dalam upaya meningkatkan realisasi anggaran, BKAD terus memantau kinerja masing-masing OPD. Ada beberapa OPD yang masih memiliki realisasi rendah, bahkan di bawah 20 persen. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi BKAD. “Kami hanya mendorong, namun realisasinya tergantung dari kinerja pimpinan OPD masing-masing,” imbuhnya.
Ia juga menyampaikan meski tantangan cukup berat, terutama karena waktu yang tersisa hanya sekitar tiga bulan sebelum akhir tahun. Denny optimis realisasi anggaran dapat digenjot.
“Kami tetap optimis, meski ini menjadi tantangan bagi teman-teman di OPD. Waktu efektif kita tinggal tiga bulan lagi, apalagi ditambah dengan proses perubahan anggaran yang sedang berlangsung,” tuturnya.
Saat ini, Pemerintah Provinsi Kaltara juga sedang menunggu pengesahan perubahan anggaran oleh Kementerian Dalam Negeri. Denny menyebutkan, total anggaran perubahan yang diajukan mencapai Rp 3,9 triliun, meningkat dari anggaran murni sebesar Rp 3,5 triliun.
“Proses perubahan anggaran sedang berlangsung di Kementerian. Jika sudah disahkan, maka akan segera kita jalankan,” ujarnya. (kn-2)
