TANJUNG SELOR – Dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, KPU dan Bawaslu Bulungan telah menyiapkan langkah-langkah antisipatif mencegah terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU), yang dapat menambah beban anggaran.
PSU biasanya terjadi akibat pelanggaran prosedur dan ketidaksesuaian mekanisme dalam tahapan pilkada. Sehingga, kesiapan sumber daya manusia (SDM) menjadi prioritas utama dalam upaya pencegahan. Ketua KPU Bulungan Mahdi E Paokuma menegaskan, telah melakukan berbagai langkah untuk mengantisipasi PSU. Termasuk dengan penguatan SDM di semua tingkatan.
Menurutnya, PSU bisa terjadi karena pelaksanaan tahapan yang tidak sesuai prosedur. Sehingga pendidikan dan pelatihan bagi petugas pemilu sangat penting. “Antisipasi PSU dengan memastikan semua tahapan dilaksanakan sesuai mekanisme. Kami fokus pada peningkatan kualitas SDM di KPU, petugas ad hoc, dan penyelenggara lainnya. Salah satu upaya kami, memberikan pelatihan pra ad hoc untuk KPPS, yang diharapkan bisa mencegah potensi pelanggaran yang dapat memicu PSU,” ujar Mahdi, Jumat (4/10).
Ia juga menyatakan, pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Sementara itu, Ketua Bawaslu Bulungan Dwi Suprapto mengungkapkan, memperkuat pengawasan di lapangan untuk mencegah potensi PSU. Bawaslu akan berkoordinasi dengan pengawas di berbagai tingkatan, mulai dari Panwascam hingga Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS).
“Potensi PSU di lapangan, terutama di TPS. Akan kami antisipasi dengan pengawasan ketat,” terangnya.
Ia menekankan kepada seluruh pengawas untuk mencegah pelanggaran yang dapat memicu PSU. PSU bisa dicegah, anggaran besar yang dialokasikan untuk PSU bisa digunakan kepentingan pembangunan daerah. Dalam memastikan Pilkada berjalan lancar, aman, dan tanpa hambatan, KPU dan Bawaslu Bulungan bekerjasama memperkuat kualitas SDM dan pengawasan di lapangan.
“Dengan penguatan pelatihan dan koordinasi yang baik, diharapkan potensi PSU dapat ditekan seminimal mungkin. Sehingga pelaksanaan Pilkada dapat berjalan sesuai harapan tanpa memakan anggaran tambahan,” harapnya.
Sementara itu, Penjabat Gubernur Kalimantan Utara Togap Simangunsong, berkeliling ke seluruh kabupaten dan kota untuk memastikan kesiapan pemerintah daerah, TNI-Polri, KPU, dan Bawaslu menjelang Pilkada. Dengan waktu sekitar 57 hari menuju hari pemungutan suara, Togap ingin memastikan semua persiapan berjalan lancar dan hambatan-hambatan yang ada bisa segera diatasi.
“Kami berkeliling ke seluruh Kabupaten dan Kota di Kaltara. Ada 4 kabupaten dan satu kota, sehingga relatif lebih mudah dijangkau. Dari hasil pemaparan di Bulungan, misalnya, mereka sudah siap 100 persen,” kata dia, Jumat (4/10).
Ia menekankan pentingnya menghindari PSU yang kerap terjadi akibat berbagai pelanggaran dalam proses pemilu. Menurutnya, biaya yang dikeluarkan untuk PSU sangat besar dan dapat dialokasikan untuk pembangunan daerah jika tidak terjadi PSU.
“Kita harus hemat dalam menggunakan anggaran. Bayangkan, kalau ada PSU, kita terpaksa mengeluarkan anggaran miliaran. Dana sebesar itu sebenarnya bisa digunakan untuk membangun infrastruktur yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Kami telah mengingatkan Bawaslu dan aparat intelijen, segera menangani potensi masalah sekecil apapun. Agar tidak berkembang menjadi pelanggaran yang menyebabkan PSU,” tegasnya.
Terkait dengan indeks kerawanan Pilkada di lima wilayah Kaltara, Togap menjelaskan situasi di provinsi ini terbilang aman dan tidak masuk kategori rawan. Indeks kerawanan sangat rendah, tidak ada indikasi yang mengkhawatirkan. Melihat kesiapan yang ditunjukkan oleh berbagai pihak, Togap optimis tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 akan meningkat dibandingkan pemilu sebelumnya.
Pada Pilkada sebelumnya, tingkat partisipasi di Kaltara mencapai 81 persen, di atas rata-rata nasional. “Dengan berbagai faktor yang mendukung, saya yakin partisipasi pemilu tahun ini akan lebih tinggi dari 83 persen. Ada banyak variabel yang bisa mendorong peningkatan ini. Termasuk semakin solidnya kerja sama antara pemerintah, KPU, dan Bawaslu dalam menyukseskan Pilkada,” jelasnya. (kn-2)
