Antisipasi Gangguan pada Tahapan Pilkada,   Awasi Spionase Orang Asing

Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Kantor Imigrasi Tarakan Rinaldy

TARAKAN – Tim Pengawasan Orang Asing (Pora) turut andil melakukan deteksi dini menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Tarakan. Satu hal yang menjadi fokus pengawasan Tim Pora yakni spionase.

Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Kantor Imigrasi Tarakan Rinaldy mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menemukan adanya aktivitas menonjol dari orang asing yang diindikasikan dapat mengganggu tahapan Pilkada.

“Tapi kami tetap selalu memantau. Kami juga koordinasi dengan instansi terkait yang ada di Tim Pora. Ada BIN, dan TNI Polri,” sebutnya, Minggu (13/10).

Baca Juga  Cuaca Buruk Ganggu Penerbangan di Tarakan

Biasanya, Tim Pora lebih mengantisipasi adanya orang asing yang ikut serta dalam tahapan Pilkada. Terlebih soal spionase. Rinaldy melanjutkan, jika melihat wilayah yang lebih luas seperti Jakarta dan Bali, orang asing banyak ditemui berada di tengah-tengah masyarakat. Aktivitas yang mereka lakukan juga nyaris meniru masyarakat lokal.

“Kami cegah juga orang asing ini ikut-ikut demo. Kita berupaya pencegahannya melalui Tim Pora dan informasi yang kita sebarkan melalui media sosial, kita sampaikan juga ke perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan orang asing,” tegasnya.

Namun, jika melihat situasi di Kota Tarakan dan Kaltara, orang asing tidak terlalu berpotensi menimbulkan kerawanan Pilkada. Berbeda halnya dengan wilayah Bali yang memiliki skala besar untuk keberadaan orang asing.

“Kalau di Bali mungkin banyak. Tetapi kalau di sini tidak terlalu banyak dan masih bisa diawasi. Orang asing di Tarakan dan Kaltara itu kelihatan, jadi tidak mudah lah mereka mengganggu jalannya Pilkada,” pungkas Rinaldy.

Baca Juga  Belum Ditemukan Pelanggaran Keimigrasian

Diketahui Kantor Imigrasi Tarakan juga menggelar Operasi Jagratara di seluruh wilayah kerjanya. Meliputi, Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung. Operasi ini sudah berjalan sejak Agustus lalu dengan menyasar beberapa perusahaan yang ada di wilayah Bulungan, Malinau dan Tana Tidung. Berdasarkan pantauan di lapangan, pihaknya belum menemulan pelanggaran izin tinggal keimograsian. (kn-2)

Bagikan:

Berita Terkini