TANJUNG SELOR – infrastruktur jalan di wilayah Krayan, Kabupaten Nunukan kian memprihatinkan. Tingkat kerusakan yang parah membuat mobil terjebak dalam kubangan lumpur, bahkan ada yang rusak berat karena dipaksa melintasi medan ekstrem.
Kondisi ini memicu keprihatinan mendalam dari Kepala Adat Besar Dayak Lundayeh Kaltara Marli Kamis. Menurut dia, kerusakan jalan di Krayan bukan lagi isu baru. Namun telah bertahun-tahun dibiarkan tanpa penanganan serius.
“Kalau kita bicara soal jalan di Krayan, saya sudah berkali-kali suarakan. Tapi saya bisa katakan sekarang, pemerintah seperti sengaja membiarkan Krayan seperti itu. Apakah ini cara untuk membunuh Krayan secara perlahan?,” keluhnya, belum lama ini.
Ia merasa kecewa terhadap pemerintah yang dinilainya gagal memberikan solusi konkret terhadap infrastruktur di wilayah perbatasan tersebut. Ia bahkan menilai, jika pemerintah memang tidak mampu menangani kondisi ini. Lebih baik menyampaikan secara terbuka agar masyarakat tidak terus berharap.
“Presiden saja sudah pernah datang ke Krayan. Siapa lagi di atas Presiden? Tapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjut yang signifikan. Kalau memang tidak bisa bantu, katakan saja supaya masyarakat tidak terus menunggu dan berharap,” tegasnya.
Dengan nada penuh keprihatinan, Marli juga mengaku selama ini menahan diri untuk tidak banyak berkomentar. Karena merasa malu sebagai mantan wakil rakyat yang seolah tak mampu memperjuangkan nasib masyarakat Krayan.
“Selama ini saya malu bicara. Saya pernah jadi anggota dewan, tapi rasanya seperti tidak pernah menyampaikan aspirasi ini dengan baik. Tapi sekarang, kami harus bicara. Pemerintah harus buat pernyataan resmi, biarkan masyarakat Krayan hidup seperti ini, jangan mengharap bantuan, supaya kami tahu harus bertindak bagaimana,” katanya.
Ia juga menyinggung proyek jalan tembus dari Krayan ke Malinau yang hingga kini belum berjalan maksimal. Jalan tersebut, menurutnya, belum fungsional secara aman dan nyaman. Bahkan proyek Jalan Lingkar Krayan pun mangkrak tanpa kejelasan.
“Sekarang jalan dari Krayan ke Malinau saja tidak bisa diandalkan. Jalan Lingkar Krayan juga tidak berjalan. Jadi apa yang bisa kami harapkan? Apa yang bisa kami andalkan? Wajar kalau kami marah. Wajar!” tegasnya lagi.
Ia mengingatkan, masyarakat Krayan adalah bagian dari NKRI. Oleh karena itu, mereka berhak mendapatkan perhatian dan keadilan yang sama dalam pembangunan nasional.
“Kami juga warga NKRI. Jangan jadikan kami seolah bukan bagian dari bangsa ini,” pungkasnya. (kn-2)
