TANJUNG SELOR – Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltara mempersiapkan penerapan sistem pembayaran retribusi secara elektronik atau digital.
Digitalisasi retribusi dinilai sebagai langkah penting dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik, mengurangi potensi kebocoran pendapatan. Serta memperkuat pengawasan di sektor transportasi, khususnya layanan pelabuhan yang menjadi kewenangan Pemprov Kaltara.
“Transformasi ini bukan hanya soal efisiensi, tapi juga menjadi strategi peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan penguatan fiskal daerah,” ujar Asisten III Bidang Administrasi Umum Setprov Kaltara, Pollymaart Sijabat, Kamis (10/7).
Kebijakan ini juga merupakan implementasi dari visi-misi Gubernur Zainal Arifin Paliwang dan Wakil Gubernur Ingkong Ala, yang menekankan pentingnya optimalisasi potensi PAD melalui tata kelola keuangan yang transparan dan berbasis teknologi. Merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Dishub Kaltara kini didorong untuk menghapus sistem pembayaran tunai dan menggantinya dengan metode non-tunai melalui kanal digital langsung ke rekening kas daerah.
“Target kita, sistem ini dapat berjalan optimal dalam enam bulan ke depan. Bila berhasil diterapkan di sektor pelabuhan, akan kita replikasi ke sektor lain, termasuk layanan rumah sakit,” jelasnya.
Dishub Kaltara sebagai leading sector diminta segera menyiapkan seluruh aspek teknis dan administratif. Selain itu, koordinasi lintas OPD juga dinilai penting agar integrasi sistem digital berjalan tanpa hambatan.
“Melalui kolaborasi yang solid antar-instansi, sistem digitalisasi retribusi diharapkan menjadi inovasi unggulan Pemprov Kaltara,” bebernya.
Selain mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, langkah ini juga menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan daerah. (kn-2)
