TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan berkomitmen membangun sinergisitas dengan semua pihak, termasuk dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Utara (Kaltara).
Untuk saling bahu membahu menghadirkan pembangunan di tengah masyarakat, meski dengan keterbatasan yang ada. Salah satunya berkaitan lanjutan pembangunan jalan dari Tanjung Selor-Tanah Kuning di Kecamatan Tanjung Palas Timur.
Dalam proses pembangunan jalan tersebut sebelumnya dialokasikan Rp 400 miliar, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, anggaran tersebut direview oleh BPJN Kaltara menjadi Rp 200 miliar, berkurang 50 persen.
“Meskipun ada pengurangan alokasi anggaran untuk pembangunan jalan itu, kita tetap bersyukur. Karena Kementerian PUPR melalui BPJN Provinsi Kaltara sudah membantu perbaikan dan penataan kondisi infrastruktur dari Tanjung Selor menuju Tanah Kuning,” terang Bupati Bulungan Syarwani, Senin (20/5).
Bupati pun menyampaikan atensi terhadap pengerjaan jalan, khususnya jalur dari Brigif 24/Bulungan Cakti menuju Tanjung Agung. Bupati menilai, kondisi jalan tersebut cukup memprihatinkan. Termasuk jalan dari Sajau Metun-Sajau Pura yang melintasi gunung.
“Kondisi adanya gunung itu sering pengendara mengalami kecelakaan, seperti kendaraan roda empat yang memuat kelapa sawit terbalik. Saya sampaikan kepada Kepala Balai agar gunung itu bisa dipangkas,” harap orang nomor satu di Bulungan ini.
Dengan alokasi yang mencapai Rp 200 miliar, Syarwani berharap peningkatan jalan Tanjung Selor-Tanah Kuning bisa dibagi. Alokasi anggaran yang disiapkan, diakui bupati, tidak lantas peningkatan jalan tersebut bisa tuntas. Tentu masih membutuhkan anggaran lagi.
Dia juga mengatakan, sejak tahun 2023, intervensi peningkatan jalan menuju Tanah Kuning telah dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui BPJN Kaltara. Bahkan sebagian ruas jalan sudah bisa dinikmati masyarakat.
“Hal itu tidak lepas dari usulan yang dilakukan oleh Pemkab Bulungan pada Menteri PU melalui BPJN Kaltara. Alhamdulillah respons dan dukungan kementerian sangat bagus,” ungkapnya.
Tak sekadar pengerjaan infrastruktur jalan, pemda pun mengusulkan pengalokasian tahun 2025 pembangunan jembatan kayu menghubungkan Tanjung Palas-Salimbatu. Dikarenakan pembangunan jembatan penghubung tersebut membutuhkan anggaran sekitar Rp 10 miliar.
“Kita usulkan agar dibuatkan jembatan permanen. Jangan sampai pemda lakukan intervensi peningkatan jalan Salimbatu sekitar 5 kilometer. Tetapi ketika melewati jembatan itu, malah tidak bisa dilalui,” ungkapnya.
Termasuk berkaitan pembangunan jalan yang dilaksanakan bersumber dari dana sawit. Pasalnya, Pemkab Bulungan memperoleh alokasi dana sawit tersebut sebesar Rp 14 miliar. Difokuskan terhadap koneksi jalan penghubung Desa Kelubir- Ruhui Rahayu.
“Selain jalan itu menghubungkan dua desa, juga menjadi akses kegiatan pertanian masyarakat. InsyaAllah kita optimis kita bisa menuntaskan jalan yang menghubungkan di dua desa itu,” tuturnya.
Adanya dana sawit yang diberikan kepada Pemkab Bulungan, menurut Syarwani, merupakan kebijakan Pemerintah Pusat bagi daerah-daerah penghasil sawit. Kebetulan Kabupaten Bulungan merupakan salah satu daerah penghasil sawit.
Sementara itu, Kepala BPJN Kaltara Nikolaus Ambrosius Gai Botha menyampaikan dukungan Pemerintah Pusat terhadap pembangunan infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan di Kabupaten Bulungan.
Hal pertama yang sudah dilakukan berkaitan peningkatan badan jalan dari Tanjung Selor menuju Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur.
“Dari tahun lalu sudah berjalan. Tahun ini mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada alokasi kembali,” ungkapnya.
Dengan target pengerjaan panjang jalan mencapai 40 kilometer, sekitar 10 kilometer sudah dapat terselesaikan. Nikolaus menambahkan, status aset jalan dari Tanjung Selor menuju Tanah Kuning merupakan aset milik Pemkab Bulungan.
“Prinsip dari Inpres jalan daerah, ada saatnya nanti kami kembalikan yang memiliki aset untuk pemeliharaan dan lainnya,” jelasnya.
Untuk kendala yang dihadapi dalam proses mempercepat penyelesaian peningkatan jalan menuju Tanah Kuning. Menurut Nikolaus, masih berjibaku dengan ketersediaan batu pecah yang harus dikirim dari Palu, Sulawesi Tengah.
“Kendala umumnya material batu pecah. Baik untuk struktur fondasi maupun aspal, sebagian besar masih didatangkan dari Palu,” tutupnya. (kn-2)
