TANJUNG SELOR – Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah, perlu dilakukan sejumlah kajian Pendapat Asli Daerah (PAD). Hal ini bertujuan agar mencapai target PAD.
Menurut Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalimantan Utara Tomy Labo, pentingnya optimalisasi PAD. Berdasarkan data realisasi tahun anggaran 2023, kontribusi pajak daerah terhadap total PAD masih terbilang rendah. Dengan sektor pajak kendaraan bermotor menyumbang 9,86 persen, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 12,36 persen, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 45,15 persen, Pajak Air Permukaan 0,33 persen, dan Pajak Rokok 5,49 persen.
Selain itu, jenis pendapatan lain seperti retribusi daerah juga memberikan kontribusi yang belum maksimal. Dengan retribusi jasa kepelabuhanan 0,68 persen, jasa usaha 1,06 persen, perizinan tertentu 0,01 persen, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah 1,03 persen dari total PAD.
“Hal ini menunjukkan bahwa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara belum sepenuhnya memanfaatkan potensi sumber daya yang ada,” jelasnya, Rabu (22/5).
Mengingat pentingnya PAD dalam pembangunan daerah, Tomy Labo mengajak para akademisi dan praktisi berkontribusi dalam kajian pengembangan pendapatan. Kajian ini diharapkan dapat menggali potensi penerimaan PAD berdasarkan kearifan lokal, potensi ekonomi, dan sumber daya alam yang dimiliki oleh provinsi.
“Analisis terhadap regulasi yang ada saat ini juga perlu dilakukan, untuk menilai dampaknya terhadap penerimaan PAD,” ujarnya.
Kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan perguruan tinggi diharapkan tidak hanya terbatas pada kegiatan ini saja. Tetapi juga berkelanjutan dalam menghasilkan kajian mendalam yang bermanfaat bagi terwujudnya visi Kalimantan Utara yang berubah, maju, dan sejahtera.
Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta dampak positif yang luas bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara. “Dengan adanya kajian ini, diharapkan dapat terbuka wawasan baru dalam mengelola potensi daerah yang akan berujung pada peningkatan PAD yang signifikan,” terangnya.
Dikonfirmasi terpisah Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Kaltara Aslan mengungkapkan, peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan.
“Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah. Memperlihatkan kemandirian dalam membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya,” tutur Aslan.
Potensi PAD yang ada saat ini menurut dia, di Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) yang berada di Desa Tanah Kuning dan Mangkupadi. “Hasil dari kajian yang sudah kami lakukan bersama dengan tim Fakultas Ekonomi Universitas Kaltara. Bahwa kebutuhan masyarakat wilayah KIHI ada pada sektor pangan dan air bersih,” ungkapnya.
Hal ini bisa menjadi peluang bagi pemerintah daerah, dalam hal suplier pangan dan air bersih melalui perusahaan daerah (BUMD). Apakah melalui BUMD yang ada atau membuka BUMD baru, untuk suplier kebutuhan di wilayah tersebut. Dengan harapan BUMD dikelola secara profesional (tata kelola keuangan, manajemen dan pengawasan yang baik).
“Ke depannya dapat menghasilkan deviden bagi pemerintah dalam peningkatan PAD,” tutupnya. (kn-2)
