TANJUNG SELOR – Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menghadapi berbagai tantangan yang perlu segera diatasi, untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Kaltara pun mengidentifikasi sejumlah permasalahan yang perlu diselesaikan. “Permasalahan ini tersebar dalam berbagai sektor, mulai dari sumber daya manusia hingga tata kelola pemerintahan,” jelas Plt Kepala Bappeda Litbang Kaltara Bertius, Selasa (11/6).
Ia menjelaskan, pada faktor SDM, akses dan kualitas pendidikan di Kalimantan Utara belum optimal. Hal ini berdampak pada rendahnya kualitas SDM yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Selain itu, jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan belum memadai, sehingga mempengaruhi kualitas hidup masyarakat.
Isu inklusi sosial dan kesetaraan gender juga menjadi perhatian. Banyak warga yang belum sepenuhnya mendapatkan akses yang sama, terhadap kesempatan ekonomi dan sosial. “Manajemen talenta dan tenaga kerja di Kaltara juga belum dikelola dengan baik. Sehingga mengakibatkan kurangnya tenaga kerja yang terampil dan profesional,” jelasnya.
Kemudian, pada faktor ekonomi, Bertius mengungkapkan hilirisasi hasil sumber daya alam (SDA) belum optimal. Kalimantan Utara memiliki potensi besar dalam SDA,, namun belum sepenuhnya dimanfaatkan. Untuk meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan dan kesenjangan pembangunan ekonomi antara kabupaten dan kota masih menjadi masalah yang signifikan.
Selain itu, potensi ekonomi hijau dan Energi Baru Terbarukan (EBT) juga belum dikembangkan secara maksimal. Stabilitas ekonomi daerah perlu ditingkatkan untuk menghadapi fluktuasi pasar global dan tantangan ekonomi lainnya.
Lanjut dia, pada faktor lingkungan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kaltara masih perlu pengembangan. Hal ini berdampak pada keberlanjutan ekosistem dan kualitas lingkungan hidup. Kemudian, pengelolaan sumber daya alam juga belum dilakukan dengan baik, yang dapat mengakibatkan degradasi lingkungan dan penurunan kualitas hidup masyarakat.
Pada faktor infrastruktur, menjadi salah satu bidang yang membutuhkan perhatian khusus. Bertius menyoroti adanya blankspot atau area tanpa sinyal komunikasi yang masih banyak ditemukan di beberapa daerah. Sarana dan prasarana permukiman pun belum merata, yang mengakibatkan disparitas dalam akses fasilitas dasar.
“Peningkatan infrastruktur transportasi dan teknologi informasi sangat diperlukan untuk mendukung konektivitas antardaerah dan membuka akses ke wilayah-wilayah terpencil,” ungkapnya.
Terakhir, faktor pemerintahan, Bertius menyebutkan tata kelola pemerintahan di Kalimantan Utara belum optimal. Hal ini terlihat dari belum maksimalnya transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pelayanan publik.
“Reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah diperlukan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan,” kata dia.
Identifikasi masalah ini merupakan langkah awal yang penting, untuk merumuskan strategi dan kebijakan yang efektif. Bertius menggarisbawahi bahwa pendekatan holistik dan terkoordinasi diperlukan dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berkomitmen untuk meningkatkan kualitas SDM, mengembangkan potensi ekonomi hijau, memperbaiki infrastruktur, serta memperkuat tata kelola pemerintahan. (kn-2)
