TANJUNG SELOR – Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat rawan dalam hal politik praktis dan netralitas.
Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang menegaskan, ASN di Pemprov Kaltara tidak diperbolehkan melakukan politik praktis. Sebab netralitas ASN menjadi salah satu penekanan yang dilakukan. ASN pun tidak dibolehkan untuk golput, dikarenakan memiliki hak suara.
“Sudah kita sampaikan jangan sampai golput, gunakan hak pilih ASN yang ada di Kaltara. Namun tetap menjaga netralitas,” tegasnya, Selasa (23/1) lalu.
Gubernur selalu mengingatkan dalam pertemuan maupun apel pagi. Netralitas menjadi ujian terberat, apalagi di tahun politik seperti saat ini. Termasuk menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan tertentu.
“Sanksi tetap ada dan menyesuaikan yang jadi pelanggaran ketika ditemukan adanya ASN tak netral pada masa-masa pemilu,” ungkapnya.
Ia meminta agar bersama-sama menjaga demokrasi dan kemerdekaan Indonesia. Dengan melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Diharapkan, semua pihak dapat menjadi bagian dari upaya untuk menjaga keamanan dan kelancaran pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024.
Pemprov Kaltara juga terus mendukung pelaksanaan pemilu. Di mana upaya Pemprov Kaltara untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada, dengan melakukan proses pembentukan Desk Pilkada Provinsi melibatkan unsur kepolisian dan kejaksaan. Termasuk telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan total dana hibah mencapai Rp 163,77 miliar untuk Pilkada.
Meliputi hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rp 128 miliar yang diserahkan dalam dua tahap. Pada tahun 2023 lalu Rp 51,2 miliar dan tahun 2024 Rp 76,8 miliar. Ada juga hibah kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebesar Rp 23,7 miliar. Diserahkan pada tahun 2023 Rp 9,49 miliar dan tahun 2024 Rp 14,2 miliar. Termasuk hibah untuk keamanan Rp 12 miliar. (kn-2)
