TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) sebagai pihak yang melayani masyarakat, perlu solusi dalam menangani ketimpangan sosial.
Sudah menjadi tugas pemerintah, memfasilitasi keterlibatan perempuan, penyandang disabilitas dalam program yang tepat sasaran. Isu ketimpangan dan kesetaraan dalam pembangunan di Indonesia menjadi isu global. Khususnya Kaltara, perlu ada sejumlah langkah. Agar sejalan dengan visi misi, dalam terwujudnya Kalimantan Utara yang berubah maju dan sejahtera.
“Salah satu strategi pembangunan yang harus dikedepankan yakni pengaruh kesamaan gender. Itu yang sejauh ini dilakukan pemerintah khususnya Provinsi Kalimantan Utara,” terang Wakil Gubernur Kaltara Yansen Tipa Padan, Senin (29/1).
Hal tersebut dilakukan sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
Kemudian ditindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Kalimantan Utara.
Indikator keberhasilan pemerintah daerah dan DPRD, terlihat pada Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Khususnya capaian IPG Kalimantan Utara dalam rentang tahun 2020-2022 terus meningkat.
“Di mana pada tahun 2020 sebesar 86,67 persen, tahun 2001 87,30 persen dan capaian IPG tahun 2020 87,85 persen. Kita tidak membuat, namun menciptakan koordinasi yang menentukan dari aspek kemampuan dan menghadirkan peran masing-masing,” jelasnya.
Pihaknya menginginkan kelompok rentan, baik perempuan maupun dalam hal gender dan disabilitas. Dalam beberapa kesempatan, ia juga menyaksikan hal tersebut. Mereka, memiliki peran yang sangat penting dalam turut membangun Kalimantan Utara. Persoalan saat ini, yang sebenarnya bisa berperan dan memberi kontribusi sesuai kemampuan mereka. (kn-2)
