TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara menyusun Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) untuk tingkat provinsi tahun 2024.
Penyusunan ini dilakukan melalui metode diskusi kelompok terfokus atau Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan berbagai pihak lintas sektor. FGD tersebut menjadi ruang penggodokan indikator penilaian demokrasi. Nantinya akan menjadi acuan dalam menilai kualitas demokrasi di Kaltara. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol Kaltara Fahrur Raji berharap proses penilaian ini berjalan lancar dan mampu menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.
“IDI ini bagian dari pembangunan politik yang digunakan sebagai ukuran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Kami berharap capaian IDI Kaltara 2024 menunjukkan tren positif dan terus meningkat,” singkatnya, Rabu (28/5) lalu.
Statistisi Ahli Madya BPS Kaltara Basran menjelaskan, penilaian IDI telah dilakukan sejak tahun 2010 dan menjadi salah satu indikator penting dalam RPJMN. Data yang digunakan bersumber dari berbagai dokumen resmi seperti Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Gubernur (Pergub), Peraturan Bupati/Wali Kota (Perbup/Perwali), hingga surat edaran. Serta informasi dari portal media daring dan kaderisasi partai politik.
“Seluruh data akan dikonfirmasi melalui FGD untuk memastikan keakuratannya. Tiga aspek utama yang dinilai dalam IDI adalah kebebasan (7 indikator), kesetaraan (7 indikator), dan kapasitas lembaga demokrasi (8 indikator), total ada 22 indikator,” sebutnya.
Tahun 2024, Provinsi Kalimantan Utara mencatatkan skor IDI 80,47 persen, menjadikannya peringkat ke-9 secara nasional dan masuk dalam zona hijau, kategori tertinggi dalam pengukuran demokrasi daerah. Zona hijau menandakan praktik demokrasi berjalan cukup baik di Kaltara. Harapan di tahun ini posisi tersebut tidak hanya bisa dipertahankan, tapi juga ditingkatkan.
Sementara itu, penyusunan IDI ini tidak hanya menjadi alat evaluasi. Tetapi juga menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan politik yang lebih partisipatif, adil, dan transparan di tingkat daerah. Pemerintah daerah dan stakeholder lainnya diharapkan terus memperkuat ekosistem demokrasi yang sehat, demi mendukung pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Utara. (kn-2)
