TANJUNG SELOR – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kaltara bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lakukan proses scanning Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Sebagai upaya mengintegrasikan program lintas sektor guna menyelesaikan berbagai persoalan strategis daerah. Kepala Bappeda Litbang Kaltara Bertius menjelaskan, ini bertujuan untuk memastikan seluruh program yang dirancang oleh perangkat daerah benar-benar selaras dengan arah pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD.
“Misalnya kita ingin menurunkan angka kemiskinan. Maka harus dipastikan program dari Disnakertrans, Dinas Pertanian, Disperindagkop dan UKM, serta Dinas Kelautan dan Perikanan bisa saling mendukung. Harus ada sinergi agar tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat bisa tercapai,” ujarnya, Minggu (22/6).
Ia mencontohkan, peran Disnakertrans penting untuk memastikan masyarakat memiliki pekerjaan dengan penghasilan layak minimal sesuai UMP/UMR. Di sisi lain, Dinas Pertanian berperan mendorong produktivitas petani. Sehingga pendapatan mereka meningkat.
Sementara Disperindagkop dan UKM perlu menggiatkan sektor usaha kecil dan menengah, agar dapat menjadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat. Begitu pula dengan Dinas Kelautan dan Perikanan yang harus mendorong peningkatan pendapatan nelayan.
“Semua perangkat daerah harus terlibat aktif. Karena peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu dari empat tujuan utama RPJMD,” tegasnya.
Keempat tujuan tersebut meliputi meningkatkan daya saing daerah, tata kelola pemerintahan, kesejahteraan masyarakat dan ketahanan ekologi. Melalui forum lintas perangkat daerah yang sebelumnya sudah diselenggarakan, Pemprov Kaltara berupaya memetakan program-program dari setiap OPD berdasarkan kesesuaian dengan tujuan-tujuan tersebut.
Misalnya, program peningkatan daya saing akan dikaitkan dengan OPD mana saja yang relevan. Begitu pula dengan aspek kesejahteraan dan ketahanan ekologi. Dia menilia, forum ini sangat penting untuk memastikan setiap rencana kerja perangkat daerah benar-benar bermuara pada RPJMD. Apalagi tahun 2025 ini masa transisi, sehingga beberapa program nasional. Seperti delapan agenda pembangunan yang masuk dalam Asta Cita baru. Akan masuk secara penuh dalam rencana kerja daerah mulai perubahan RKPD setelah Agustus nanti.
Ia juga menambahkan, arah pembangunan 2026 tidak akan jauh berbeda dengan fokus pada 2021, yaitu pada dua aspek utama. Berupa produktivitas sumber daya manusia dan hilirisasi ekonomi. (kn-2)
