TANJUNG SELOR – Anggota DPD RI Perwakilan Kalimantan Utara (Kaltara) Marthin Billa, menyoroti masih terbatasnya konektivitas jaringan komunikasi di wilayah perbatasan.
Ia menegaskan, Pemerintah Pusat harus lebih serius memperhatikan kondisi ini. Mengingat kebutuhan masyarakat di perbatasan akan akses informasi sudah mendesak. Menurutnya, warga di perbatasan kerap menghadapi kesulitan berkomunikasi, baik melalui jaringan telekomunikasi.
Padahal, di era digital saat ini, konektivitas jaringan menjadi kebutuhan dasar untuk mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, layanan publik, hingga keamanan.
“Kita sangat mengharapkan Pemerintah Pusat lebih serius melihat kondisi perbatasan, khususnya terkait konektivitas jaringan. Masalah ini sudah lama dirasakan masyarakat. Transportasi darat, komunikasi, maupun jaringan internet semuanya masih sangat terbatas,” ungkapnya, Minggu (17/8).
Ia menjelaskan, titik-titik rawan tanpa jaringan di perbatasan sebenarnya sudah terpetakan. Namun, hingga kini belum ada langkah komprehensif untuk menutup kesenjangan tersebut. Beberapa daerah di perbatasan, seperti wilayah sungai maupun kawasan terpencil lainnya. Masih kesulitan berkomunikasi dengan dunia luar.
Marthin menegaskan, perhatian pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sangat dibutuhkan. Sebab, tanpa akses komunikasi yang memadai, masyarakat perbatasan akan terus tertinggal dari sisi pembangunan.
“Komunikasi itu penting. Semua informasi dari pusat harus bisa sampai ke masyarakat hingga pelosok perbatasan. Jangan hanya berhenti di provinsi atau kabupaten, tapi benar-benar merata sampai ke tapal batas negara,” tegasnya.
Ia juga menekankan, konektivitas jaringan di perbatasan bukan hanya soal layanan public. Tetapi juga berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara. Dengan komunikasi yang baik, koordinasi antaraparat dan masyarakat bisa lebih cepat. Terutama dalam menghadapi potensi gangguan di perbatasan.
“Harapannya, pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Kaltara, khususnya di perbatasan Indonesia-Malaysia. Menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat dalam waktu dekat,” pungkasnya. (kn-2)
