TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menerima kunjungan kerja Anggota Komisi IV DPR RI Hasan Saleh, untuk membahas sejumlah isu strategis di bidang pertanian, kelautan, kehutanan, dan ketahanan pangan.
Pertemuan tersebut menghasilkan berbagai catatan penting, termasuk upaya sinkronisasi program daerah dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala menyampaikan, apresiasinya atas kunjungan tersebut.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPR RI sangat penting untuk memperkuat kemitraan dengan kementerian terkait. Seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
“Kami membahas program yang telah diperjuangkan sebelumnya dan merumuskan langkah ke depan agar sinergi antara daerah dan pusat semakin kuat. Karena itu, saya minta seluruh OPD terkait untuk hadir dan memastikan usulan kita dikaji secara teknis,” terangnya, Senin (6/10).
Ia juga menekankan pentingnya kehati-hatian dalam pelaksanaan program di lapangan. Terutama dalam sektor kehutanan dan bantuan pertanian seperti pembukaan lahan dan pengadaan alat mesin pertanian (alsintan).
“Kita harus berhati-hati agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI Hasan Saleh mengatakan, memiliki kemitraan kerja dengan sejumlah Lembaga. Antara lain Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bulog, Badan Pangan Nasional, serta Badan Karantina Indonesia.
Menurut Hasan, Komisi IV berkomitmen membantu pemerataan distribusi pangan di Kaltara melalui dukungan terhadap Bulog dalam penyediaan beras di lima kabupaten/kota.
“Tujuannya agar distribusi beras merata dan harga jual Bulog bisa lebih rendah dari harga pasaran,” ujarnya.
Selain itu, Komisi IV juga mendorong pembangunan gudang Bulog di Kaltara untuk memperkuat pengendalian inflasi serta meninjau distribusi pupuk. Agar tidak lagi bergantung dari Kalimantan Timur. Di bidang kehutanan, Hasan menyoroti perlunya revisi regulasi terkait tanah ada. Sementara untuk sektor ekonomi, Komisi IV menyatakan dukungan terhadap pembahasan RUU BUMD.
“Segala bentuk aspirasi dan usulan dari Pemprov Kaltara akan kami tampung dan perjuangkan di pusat,” bebernya.
Kunjungan ini diharapkan memperkuat koordinasi lintas sektor. Dalam mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kaltara. (kn-2)
