TANJUNG SELOR – Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR–Perkim) Kalimantan Utara (Kaltara) tengah giat melaksanakan survei, untuk menyusun Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) yang berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi.
Langkah ini merupakan upaya dalam memastikan keberlanjutan pengelolaan irigasi yang lebih efisien dan terstruktur. Kepala Dinas PUPR–Perkim Kaltara Helmi menyatakan, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan daerah irigasi dimulai dengan inventarisasi jaringan irigasi yang sudah ada.
“Inventarisasi ini sangat penting sebagai langkah awal, untuk mengetahui kondisi sebenarnya dari jaringan irigasi yang telah dibangun,” ujarnya, Minggu (9/6).
Menurut dia, data IKSI yang telah dibangun sangat dibutuhkan. Untuk memudahkan proses ini, Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, telah mengembangkan aplikasi Elektronik Pengelolaan Aset Irigasi dan Kinerja Sistem Irigasi (e-PAKSI).
“Aplikasi ini diharapkan mampu memfasilitasi pengelola daerah irigasi, dalam melaksanakan kegiatan PAI dan IKSI dengan lebih efektif,” harapnya.
Ia menjelaskan, pelaksanaan PAI dan IKSI melalui e-PAKSI dilakukan dalam dua tahapan. Yakni tahapan baseline dan update. Tahapan baseline wajib dilakukan di semua daerah irigasi yang belum pernah melakukan kegiatan PAKSI. Guna mengidentifikasi kondisi seluruh aset dan kinerja sistem irigasi.
Sementara itu, daerah irigasi yang telah melakukan baseline PAKSI harus melakukan update secara berkala setiap tahun hingga tahun kelima. Sesuai dengan Permen PUPR Nomor 23/PRT/M/2015 tentang PAI. Setelah tahun kelima, jika diperlukan kegiatan baseline dapat dilakukan kembali.
“Dengan pola pelaksanaan yang bergantian antara baseline dan update, kita dapat mempertahankan pengelolaan irigasi. Sesuai umur rencana setiap aset jaringan irigasi,” bebernya.
Rekomendasi penanganan jaringan irigasi, baik berupa rehabilitasi, peningkatan, ataupun pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, akan menjadi output dari kegiatan tersebut. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang berkualitas dan dapat ditindaklanjuti. Untuk meningkatkan kinerja sistem irigasi di suatu daerah.
Dia juga mengatakana, survei IKSI di hampir semua daerah irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah dilaksanakan. “Kami berkomitmen untuk melakukan pembaruan data kondisi jaringan irigasi secara rutin. Ini penting agar operasi dan pemeliharaan bisa dilakukan secara efektif dan tepat guna. Serta untuk memelihara umur aset yang telah dibangun,” jelasnya. (kn-2)
