TANJUNG SELOR – Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023 akan segera disusun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara).
Hal ini merujuk pada audit yang akan dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). LKPD merupakan bentuk pertanggungjawaban kepala daerah, atas amanah yang diberikan dalam hal pelaksanaan APBD pada satu periode tertentu. Kepentingan atas LKPD tergantung dari kebutuhan masing – masing stakeholder.
LKPD sebagai alat untuk menjalankan fungsi pengawasan, serta mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi perangkat daerah (OPD). Dikatakan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara Denny Harianto, dalam mengejar Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), akan berupaya menyelesaikan LKPD tepat waktu.
Ia pun merasa optimis, Kaltara bisa kembali memperoleh penghargaan Opini WTP tersebut. “Kami akan mempersiapkan sebaik mungkin. LKPD Kaltara Tahun Anggaran 2023 disusun dan diberikan tenggat waktu hingga Maret mendatang,” terangnya, Minggu (7/1) lalu.
Untuk kembali mendapatkan Opini WTP dari BPK RI, ada sejumlah hal yang perlu diselesaikan dan ditindaklanjuti. Seperti temuan-temuan BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang nantinya kembali diterima Pemprov Kaltara. Terlebih lagi, jika melihat tindaklanjut Pemprov Kaltara, perlu kerja ekstra untuk mencapai WTP.
“Untuk mendapatkan WTP, harus menindaklanjuti temuan BPK. Saat ini Provinsi Kaltara terendah dibandingkan kabupaten/kota yang ada di Kaltara,” ungkapnya.
Yang menjadi kendala, lanjut Denny, keseriusan dari perangkat daerah. Mengingat, harus benar-benar tuntas dalam melaksanakan dan menyusun LKPD. Serta menindaklanjuti temuan dari BPK. Apalagi ada waktu yang diberikan dan itu tugas yang harus diselesaikan.
“Dalam waktu dekat harus bisa ditindaklanjuti. BKAD merapikan dan menyiapkan LKPD. OPD di Pemprov Kaltara juga menindaklanjuti apa yang diminta,” tuturnya. (kn-2)
