TANJUNG SELOR – Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi destinasi incaran investor asing. Tawaran kerja sama datang dari Timur Tengah hingga Eropa, dengan nilai investasi yang tak sedikit, bahkan mencapai triliunan rupiah.
Namun, janji-janji investasi tersebut ternyata belum bisa langsung diubah menjadi proyek nyata. Di balik gencarnya ketertarikan investor terhadap Kaltara, terdapat sederet tantangan administratif dan politis yang harus diselesaikan.
“Memang banyak yang tertarik. Tapi bukan berarti langsung jalan. Banyak orang berpikir investasi itu tinggal transfer uang lalu proyek dimulai, padahal prosesnya sangat kompleks,” terang Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda DPMPTSP Kaltara Rahman Putrayani, Rabu (16/7).
Menurutnya, sebagian besar calon investor membawa konsep berbasis pembiayaan, bukan investasi langsung dalam bentuk fisik. Ada yang tertarik ke sektor energi, infrastruktur, hingga proyek sosial. Namun yang menjadi ganjalan utama permintaan jaminan pemerintah atau sovereign guarantee.
“Investor asing hampir selalu minta jaminan negara. Tanpa itu, mereka ragu masuk karena khawatir soal kepastian hukum dan risiko kerugian. Nah, ini yang membuat proses bisa berjalan sangat lambat,” ujarnya.
Tak hanya soal jaminan, Rahman menambahkan penyesuaian antara skema investasi luar negeri dengan regulasi di Indonesia juga menjadi kendala tersendiri. Harus dilihat, apakah proyek itu sesuai dengan aturan dan kebijakan. Kadang tawarannya bagus, tapi tidak feasible secara hukum atau tata ruang.
Kondisi ini menjadi tantangan nyata bagi pemerintah provinsi. Di satu sisi, Kaltara butuh investasi besar untuk membangun wilayahnya. Namun di sisi lain, tidak bisa sembarang menerima tawaran tanpa kajian mendalam. Menariknya, para investor asing mencermati kondisi politik dan arah kepemimpinan di daerah. Momentum pelantikan gubernur baru pun ikut jadi perhatian.
“Mereka melihat bagaimana arah kebijakan ke depan, siapa kepala daerahnya, dan seberapa besar dukungan dari Pemerintah Pusat. Semua itu mempengaruhi kepercayaan investor,” jelasnya.
Meski dihadapkan pada banyak tantangan, Rahman menyatakan Pemprov Kaltara tidak berhenti membangun komunikasi dengan calon investor. Ia percaya dengan pendekatan yang tepat dan sikap realistis, investasi tetap bisa dikawal masuk secara bertahap.
“Kita tetap optimis. Tidak semua harus instan. Ada proses yang perlu dilalui. Yang penting menjaga kepercayaan dan terus membuka ruang dialog agar semua pihak merasa aman dan nyaman,” tutupnya. (kn-2)
