TANJUNG SELOR – Gelombang desakan terhadap pencopotan Kapolda Kaltara Irjen Pol Hary Sudwijanto, kembali lagi.
Sejumlah mahasiswa dari berbagai daerah di Kaltara dan sekitarnya, seperti Nunukan dan Tarakan. Termasuk mahasiswa dari Berau, Kalimantan Timur, kembali menggelar aksi demonstrasi di halaman Mapolda Kaltara, Senin (21/7) sore.
Aksi yang dimulai sejak pukul 15.00 Wita ini berlangsung di bawah pengawasan ketat aparat kepolisian dan turut disaksikan langsung Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang dan Wakil Gubernur Ingkong Ala.
Massa aksi yang terdiri dari aliansi mahasiswa lintas kampus ini menyuarakan lima tuntutan tegas. Termasuk desakan agar Kapolda Kaltara dicopot dari jabatannya. Dalam orasinya, mahasiswa juga melakukan aksi pembakaran ban sebagai simbol kekecewaan atas belum adanya tindak lanjut serius terhadap tuntutan mereka.
Suasana sempat memanas saat mahasiswa meminta agar Kapolda kembali menemui massa aksi. Meski Irjen Pol Hary sempat bertemu dengan perwakilan mahasiswa sebelumnya, kehadirannya yang hanya sebentar dianggap belum memenuhi harapan para demonstran.
“Kami datang bukan untuk main-main. Kami membawa tuntutan serius terkait pembusukan institusi kepolisian dari dalam. Jika Kapolda tak mampu menyelesaikannya, lebih baik mundur!” teriak Zulfikar, Koordinator Lapangan aksi, Senin (21/7).
Zulfikar juga menyebutkan, jika tuntutan mendesak Kapolri mencopot Kapolda Kaltara. Dengan dalil yakni mahasiswa menilai Irjen Pol Hary Sudwijanto gagal menjaga integritas institusi. Terutama dalam menyikapi kasus narkotika di internal kepolisian.
Kemudian mahasiswa juga meminta evaluasi total pengawasan internal. Di mana ia menilai, sistem pengawasan seperti Propam dan SDM dinilai mandul. Mahasiswa menuntut evaluasi menyeluruh untuk membongkar ”pembusukan dari dalam”.
“Kami juga meminta agar ada pembentukan tim investigasi independen. Tim ini harus diberi kewenangan penuh untuk menelusuri keterlibatan oknum struktural dalam jaringan penyalahgunaan narkotika,” jelasnya.
Poin lainnya, pengusutan tuntas jaringan narkotika di kepolisian. Mahasiswa menuntut seluruh oknum yang terlibat baik pengguna, pengedar, maupun beking diperiksa dan diadili sesuai hukum. Partisipasi kritis media dan masyarakat. Mahasiswa mendorong media dan masyarakat sipil untuk tetap kritis, menolak pengalihan isu, dan terus mengawal kasus ini secara objektif.
“Jadi total ada lima poin yang menjadi tuntutan kami. Ini bukti dari pengawasan kami sebagai mahasiswa. Ini bukti kontrol sosial yang kami lakukan,” ungkapnya.
Meski aksi berlangsung damai tanpa insiden dorong-mendorong atau kericuhan, mahasiswa tetap menyuarakan agar pihak kepolisian. Terutama Kapolda, segera mengambil sikap yang tegas dan transparan terhadap permasalahan yang mencoreng institusi. Hingga sore menjelang malam, massa aksi belum membubarkan diri dan berencana menggelar aksi lanjutan jika tuntutan mereka tidak ada respons dalam waktu dekat. (kn-2)
