TANJUNG SELOR – Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus mengalami pertumbuhan.
Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kaltara, pada semester I tahun 2025, total penduduk mencapai 778.087 jiwa. Angka ini naik 7.460 jiwa dibanding semester II tahun 2024 yang tercatat 770.627 jiwa.
Kepala Disdukcapil Kaltara Sanusi menjelaskan, kenaikan populasi ini dipengaruhi oleh faktor kelahiran, perpindahan penduduk dari luar daerah, serta perbaikan pendataan administrasi kependudukan.
“Pertumbuhan penduduk ini cukup signifikan, mengingat Kaltara provinsi muda yang masih terus berkembang,” terangnya, Minggu (10/8).
Berdasarkan sebaran wilayah, Kota Tarakan masih menjadi daerah dengan jumlah penduduk terbanyak, yakni 257.329 jiwa. Posisi berikutnya ditempati Kabupaten Nunukan dengan 230.685 jiwa, Bulungan 171.720 jiwa, Malinau 88.151 jiwa, dan Tana Tidung yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit, 30.201 jiwa.
“Jika dilihat dari jenis kelamin, penduduk laki-laki mendominasi dengan 407.386 jiwa, sedangkan perempuan tercatat 370.701 jiwa. Pertumbuhan paling besar terjadi di Kabupaten Nunukan dengan penambahan 3.225 jiwa dalam enam bulan terakhir. Disusul Tarakan bertambah 2.019 jiwa, Bulungan 1.481 jiwa, Malinau 569 jiwa, dan Tana Tidung 165 jiwa,” sebutnya.
Pemerintah Provinsi Kaltara menilai pertumbuhan penduduk ini harus diantisipasi dengan perencanaan pembangunan yang matang. Ketersediaan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, serta lapangan pekerjaan menjadi tantangan tersendiri.
Penduduk yang terus bertambah akan membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar yang lebih besar. Mulai dari air bersih, perumahan, akses kesehatan, hingga fasilitas pendidikan. Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diantisipasi.
Selain itu, pemerataan pembangunan di wilayah perbatasan dan pedalaman juga menjadi prioritas. Daerah-daerah seperti Krayan di Nunukan, Peso di Bulungan, atau Long Pujungan di Malinau. Masih menghadapi keterbatasan akses transportasi dan layanan publik. Data pertumbuhan penduduk yang dikeluarkan secara periodik oleh Disdukcapil dapat dimanfaatkan sebagai dasar perumusan kebijakan.
“Misalnya, untuk menentukan titik prioritas pembangunan, penempatan tenaga kesehatan, guru, atau alokasi anggaran per kabupaten/kota,” tutupnya. (kn-2)
