TANJUNG SELOR – Diwakili oleh timnya, Zainal Arifin Paliwang kembali mengambil formulir di DPD NasDem Bulungan, yang juga membuka penjaringan bakal calon kepala daerah. Langkah ini menandai upaya tim relawan, untuk mengamankan dukungan partai politik bagi Zainal.
Koordinator Relawan ZAP, Akbar Syarif mengatakan NasDem merupakan partai terakhir yang diharapkan dapat memberikan rekomendasi atau dukungan kepada Zainal. Pihaknya telah mengambil formulir dari semua partai yang membuka penjaringan bakal calon kepala daerah untuk Pilkada Kaltara 2024.
“Kecuali Partai Gerindra, yang tidak membuka penjaringan kali ini. Kami telah mendekati semua partai dengan kursi di DPRD Kaltara berdasarkan hasil Pemilu 2024,” bebernya, Senin (6/5).
Dari sembilan partai yang telah dijajaki, yakni PDIP, PKS, PPP, PKB, PAN, Demokrat, Hanura, Golkar, dan NasDem. Masih ada tiga partai yang belum menerima pengembalian formulir, yaitu PPP, Hanura, dan NasDem. Rencananya, usai mengisi kelengkapan persyaratan yang diminta NasDem, pihaknya langsung mengembalikan formulir tersebut.
“Kami dari tim relawan masih berkoordinasi dengan Tim Penjaringan Partai NasDem Kaltara. Untuk memastikan prosedur pengembalian formulir, apakah akan dilakukan di Kota Tarakan atau Tanjung Selor,” ungkapnya.
Pihaknya akan segera mengembalikan formulir pendaftaran ke partai-partai yang belum dikembalikan. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) NasDem Kaltara Florianus Sunardi mengatakan, Tim ZAP menjadi bakal calon ketiga dari tiga bakal calon yang mengambil formulir. Pertama Sulaiman, lalu Hasan Basri dan ketiga Zainal.
“Sampai saat ini, belum ada yang mengembalikan formulir,” imbuhnya.
Sejak dibuka 1-7 Mei, pihaknya masih menunggu pengembalian formulir. Mekanismenya bisa dikembalikan melalui DPD Nasdem Bulungan atau langsung ke DPW NasDem Kaltara.
Di tempat berbeda, figur bakal calon Gubernur Kaltara Andi Sulaiman mengapresiasi masyarakat yang mengharapkan dirinya berpasangan dengan Yansen Tipa Padan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Kaltara. Namun hal tersebut nantinya akan dibahas bersama partai koalisi pendukung.
“Alhamdulillah bagi saya, semua pejabat yang disandingkan, saya terima kasih. Siapapun itu. Saya tidak bisa berbicara sendiri. Ada prosedur dan kami menunggu partai untuk menentukan calon pendamping. Harus terkoordinasi. Tidak boleh ego sendiri. Harus berkolaborasi, bekerjasama dengan siapapun untuk menguatkan ke depan,” ujar Sulaiman saat mengembalikan formulir penjaringan bakal calon gubernur Kaltara di Sekretariat PKB Tarakan, Senin (6/5).
Ia mengakui, tetap akan membangun komunikasi kepada figur lain terkait yang akan mendampinginya maju di Pilkada Kaltara. Menurutnya bawahan harus mengikuti gaya kepemimpinan yang persuasif serta intelektualitas. Tidak hanya dibebankan ego tanpa disertai konsep.
“Kita ini orang yang berpendidikan. Tentunya kegiatan harus terkonsep dengan baik dan target yang jelas,” ungkapnya.
Ia saat ini belum bisa memastikan partai yang mendukungnya. Pihaknya tetap menunggu hasil rekomendasi calon gubernur Kaltara dari masing-masing DPP partai politik.
“Sampai saat ini sudah 8 parpol yang saya daftar semua. Selama ini saya anggap teman semua parpol. Kami harapkan semua mengusung. Intinya tidak ada pengecualian, semuanya sama,” tuturnya.
Ia mengakui, baru pertama kali mengembalikan formulir penjaringan secara langsung di Sekretariat PKB. Alasannya sebelumnya karena terhalang agenda kerja sebagai perwira TNI aktif. Disinggung persiapannya uji kepatutan dan kelayakan di DPP PKB, ia siap melakukan pemaparan.
Sementara itu, alasan besar pria yang sempat menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Daerah (Binda) Kaltara untuk mencalonkam sebagai gubernur Kaltara yakni ada beberapa kekurangan di Kaltara. Salah satunya, pemimpin di Kaltara harus memimpin dengan visioner, kreativitas dan inovatif. Tak hanya itu, potensi sumber daya alam dan kondisi sosial harus dibenahi.
“Bagi saya harus memperbaiki membina ASN dengan baik. Melaksanakan pembinaan secara benar. Jangan sampai pilih kasih dan menaikan pejabat yang tidak semestinya dan menggunakan orang yang tidak profesional,” ujarnya.
Terkait masa kedinasannya yang belum mengajukan pensiun dini, pihaknya masih menunggu rekomendasi partai yang mengusungnya. Jika sudah ada partai yang mendukung, ia siap mengajukan pensiun dini. “Prosedur itu ada. Intinya tunggu pendaftaran di KPU. Jangan sampai melangkahi prosedur,” tutupnya. (kn-2)
