TARAKAN – Andi Sulaiman semakin optimis menjadi calon gubernur Kaltara dengan mendaftarkan diri di penjaringan. Tercatat ada 9 partai yang dia daftar yakni, PKS, Demokrat, PDIP, PAN, PKB, Golkar, Hanura, NasDem dan PPP.
“Harapan kami di PPP ini menjadikan mitra untuk mengusung sebagai legalitas Pilkada nanti. Bahwa partailah yang mengusung kandidat,” ujarnya usai mengembalikan formulir penjaringan Pilkada di Sekretariat PPP, Jumat (10/5).
Hingga saat ini, pihaknya tetap mengikuti prosedur penjaringan di setiap partai politik (parpol). Termasuk mempersiapkan uji kepatutan dan kelayakan DPP PKB. Bahkan ia juga memaparkan visi dan misi di setiap parpol yang didaftarkan. “Untuk visi misi sudah kami siapkan semuanya. Mulai strategis dan teknis,” ujarnya.
Disinggung terkait, Yansen Tipa Padan yang akan berpasangan dengannya. Namun memilih mendaftar sebagai Calon Gubernur Kaltara, ia menilai tetap melakukan koordinasi. Bahkan pihaknya melakukan komunikasi dengan figur lain.
“Semua yang komunikasi dari partai politik. Mereka semua bagian dari pemerintahan yang sudah pernah memahami potensi di Kaltara. Jadi saya tidak lagi mengambil calon wagub (Wakil Gubernur) yang tidak paham Kaltara,” ungkapnya.
Menurutnya, pemerintahan maupun pelayanan publik masih dikeluhkan warga Kaltara. Keluhan ini ia terima sejak bertugas di Badan Intelijen Daerah (Binda) Kaltara. Hal ini diperparah saat masyarakat ingin menerbitkan izin usaha.
“Saya akan mengubah semua, ASN dan unsur semua melayani masyarakat. Mereka seharusnya pelayan yang dibutuhkan masyarakat,” tuturnya.
Ia menegaskan, Kaltara sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berada di Kaltim. Tentunya Kaltara berpotensi tumbuh di bidang ekonomi, pangan dan transportasi.
“Tentunya visi misi presiden terpilih sudah saya dapatkan dan kami kolaborasikan ke daerah. Sehingga sinkronisasi pembangunan nasional dan daerah berjalan seiring. Sehingga tujuan presiden terpilih bisa tercapai,” ujarnya.
Sementara itu, Partai Golkar telah menyelesaikan proses penjaringan kandidat dengan pendekatan yang terstruktur dan inovatif. Ketua DPD I Golkar Kaltara Syarwani menerangkan, berdasarkan Juklak (Pentunjuk Pelaksanaan) tahun 2020. Partai ini telah mengatur mekanisme penjaringan yang kini telah diinstruksikan ke seluruh DPD di tingkat kabupaten/kota.
Proses penjaringan yang telah dilaksanakan, terdapat mekanisme. Selanjutnya akan ditangani oleh DPP Partai Golkar. Sebagai bagian dari proses ini, telah diadakan kerja sama dengan 14 lembaga survei opini public. Untuk melaksanakan penilaian terhadap calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di seluruh tingkatan di Indonesia untuk periode 2020-2024.
“Dalam tahap penjaringan terakhir, tercatat ada empat kandidat yang mendaftar melalui Partai Golkar. Termasuk seorang gubernur, jenderal, dan dua tokoh publik lainnya. Ada Zainal Arifin Paliwang, Yansen TP, Andi Sulaiman dan Andravirti Karita,” sebutnya, belum lama ini.
Mekanisme penjaringan ini tidak hanya berfokus pada elektabilitas. Tetapi pada dukungan yang diperoleh melalui survei opini publik. Partai Golkar menekankan proses penjaringan terbuka untuk semua warga negara, tidak terbatas pada kader partai saja.
Hal ini menunjukkan komitmen Partai Golkar untuk transparansi dan kesetaraan dalam proses demokrasi. Keputusan akhir mengenai kandidat yang akan diusung akan ditetapkan DPP Partai Golkar. Setelah melalui serangkaian mekanisme evaluasi yang telah ditentukan.
“Komunikasi antara partai politik dan figur publik dilakukan secara terbuka. Dengan mekanisme penjaringan kepada semua pihak yang berkepentingan, termasuk lembaga survei dan figur publik yang potensial,” jelasnya.
Dengan pendekatan ini, Partai Golkar berharap dapat mengusung kandidat-kandidat yang tidak hanya popular. Tetapi memiliki visi yang kuat untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. (kn-2)
