TANJUNG SELOR – Meski telah dilarang melakukan pelantikan, mutasi Pejabat dengan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) tetap terlaksana, Jumat (31/5).
Mutasi jabatan tersebut atas rekomendasi dan persetujuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Meskipun ada imbauan Bawaslu kepada Mendagri, agar kepala daerah tidak melakukan pergantian pejabat 6 bulan sebelum penetapan calon pada Pilkada 2024. Kecuali mendapat persetujuan dari Mendagri.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang yang melantik pejabat mengatakan, pelantikan yang dilakukan sudah berdasarkan rekomendasi dan izin Kemendagri. Apalagi ini berdasarkan Job Fit yang dilakukan beberapa waktu lalu.
“Mutasi pejabat merupakan hal yang biasa dalam menjalankan roda pemerintahan. Semua sudah dipertimbangkan sesuai kebutuhan organisasi,” terangnya.
Mutase pejabat, menurut dia, tidak mungkin dilakukan jika tidak ada persetujuan dari Kemendagri. “Kalau tidak ada persetujuan Kemendagri, pasti kita tak lakukan mutasi,” tegasnya.
JPT Pratama yang dimutasi yakni Burhanuddin dari Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Hubungan Antar Lembaga kini menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).
Sedangkan jabatan Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Hubungan Antar Lembaga akan diisi Wahyuni Nuzband, yang sebelumnya menjabat Kepala DP3AP2KB. Selanjutnya, Robby Yuridi Hatman yang sebelumnya menjabat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), akan mengisi Staf Ahli Bidang Hukum, Kesatuan Bangsa dan Pemerintahan Setda.
Untuk jabatan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) akan dijabat Obed Daniel Lumban Tobing. Sebelumnya, Obed menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga. Jabatan terakhir, Ilham Zain dimutasi menjadi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Sebelumnya, Ilham menjabat Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) Kaltara. (kn-2)
