TANJUNG SELOR – Tahun ini akan kembali dibuka formasi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dengan kebutuhan mencapai 2,3 juta formasi.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Bulungan Syarwani mengaku sudah menerima instruksi perekrutan CASN dan PPPK. Namun, pemda masih melakukan penyesuaian kebutuhan di Bulungan. Di sisi lain, pemerintah juga harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
“Jika penggajian bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Tetapi, ada aspek lain yang berkaitan kebijakan daerah dan sangat tergantung kondisi keuangan daerah,” jelas Syarwani, Rabu (10/1).
Menurutnya, kemampuan keuangan kabupaten/kota maupun provinsi di Indonesia tidak semuanya sama. Sehingga, pemda akan mengajukan usulan formasi CASN maupun PPPK dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Nantinya, rekrutmen akan fokus pada tenaga kesehatan (Nakes), pendidikan dan teknis.
“Sekarang ini kita masih membutuhkan tenaga teknis. Tapi, jumlah tenaga teknis tidak sebanyak tenaga kesehatan dan pendidikan,” ujar mantan Ketua DPRD Bulungan ini.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bulungan Nurdiana menuturkan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) telah bersurat ke kabupaten/kota dan provinsi untuk usulan formasi.
“Usulan formasi dibatasi hingga 31 Januari,” ucapnya.
Untuk usulan formasi, lanjut Nurdiana, sesuai keputusan bupati dengan mempertimbangan kemampuan keuangan daerah. Sebab, banyak aspek yang menjadi pertimbangan.
“Iya, walaupun gaji dari DAU. Kita harus tetap memikirkan untuk tunjangannya,” imbuhnya.
Jikapun rekrutmen dibuka, dipastikan masih akan memprioritaskan bagi tenaga teknis. Mengingat, kebutuhan saat ini mencapai 1.985 orang. “Kalau sesuai Anjab-ABK (Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja) kebutuhan PNS di Bulungan sekitar 5.600 orang,” sebutnya.
Karena itu, Pemkab Bulungan berupaya menambah jumlah PNS. Kendati demikian, untuk formasi CPNS maupun PPPK belum dapat dipastikan. Sebab, hal itu akan terlebih dahulu dilakukan pembahasan bersama. “Kita butuh PNS. Tetapi, kita harus tetap menyesuaikan kondisi keuangan daerah,” tuntasnya. (kn-2)
