TANJUNG SELOR – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) telah disetujui beberapa waktu lalu.
Saat ini, dokumen tersebut tengah menunggu hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebelum nantinya ditetapkan secara resmi oleh Pemerintah Pusat.
Ketua DPRD Kaltara Achmad Djufrie mengatakan, penetapan RPJMD menjadi momentum penting bagi Kaltara. Untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor strategis. Ia optimistis, jika seluruh tahapan berjalan lancar, RPJMD dapat ditetapkan pada 20 Agustus mendatang.
“Kita harap pada 20 Agustus nanti sudah bisa ditetapkan. Dengan begitu, Kaltara bisa bergerak lebih cepat dibandingkan provinsi lain. Meskipun banyak yang RPJMD-nya belum selesai,” ujarnya, Senin (11/8).
Menurutnya, salah satu pekerjaan rumah utama yang akan menjadi fokus dalam lima tahun ke depan adalah pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah perbatasan. Infrastruktur yang memadai dinilai menjadi kunci penguatan konektivitas, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain infrastruktur, Achmad menekankan pentingnya sinergi antarprovinsi. Pemprov Kaltara telah menjalin kesepakatan kerja sama dengan Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) untuk memperkuat berbagai sektor.
“Kami bersama Gubernur Kaltim sudah menandatangani komitmen kerja sama, disaksikan oleh lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dari kedua provinsi. Dinas Pekerjaan Umum Kaltara dengan PU Kaltim, Dinas Sosial Kaltara dengan Dinas Sosial Kaltim, dan Biro Pemerintahan kedua provinsi juga sudah menandatangani dokumen kesepakatan,” sebutnya.
Poin-poin kerja sama tersebut mencakup pembangunan infrastruktur lintas daerah, peningkatan pelayanan sosial, hingga koordinasi pemerintahan untuk mendukung pembangunan di kawasan perbatasan. Achmad berharap, kolaborasi ini dapat mempercepat realisasi program prioritas yang tertuang dalam RPJMD.
“Dengan adanya dukungan penuh dari semua pihak, kita optimistis target-target pembangunan dalam lima tahun mendatang bisa tercapai, dan Kaltara mampu bersaing serta sejajar dengan provinsi lain,” tegasnya. (kn-2)
