TARAKAN – Bakal calon Gubernur Kaltara, Andravirti Karita, Sulaiman dan Hasan Basri mengembalikan formulir penjaringan ke partai politik (Parpol). Ratusan relawan Sahabat Sulaiman (BATMAN) mendatangi Sekretariat PKB dan PAN di Tarakan.
Terlihat ratusan massa turut mendampingi proses pengambilan formulir di PKB, dan pengembalian formulir di PAN. “Sampai saat ini kita sudah mendaftar di PKS, Partai Demokrat, PDIP, PAN, Golkar dan PKB. Kita fokus pada penjaringan, nanti selanjutnya kita serahkan kepada internal masing-masing parpol,” terang perwakilan Relawan BATMAN, Ilham Dani.
Soal target parpol koalisi, Ilham menegaskan, hal itu akan dibahas lebih lanjut setelah proses penjaringan selesai. Hingga saat ini Brigjen TNI Sulaiman masih pasang target realistis, yakni mendapat dukungan sesuai syarat KPU, yakni 7 kursi.
“Saat ini kami sudah mengembalikan formulir di Partai Demokrat, Golkar dan PAN. Targetnya pasti sesuai ketentuan syarat KPU, yaitu 7 kursi,” sebut Ilham, Minggu (27/4).
Sementara itu, Perwakilan Tim Hasan Baari, Henri menjelaskan, pengembalian formulir di Rumah PAN didampingi 20 orang. Saat ini pihaknya telah melakukan pendaftaran di 4 parpol. Tiga parpol diantaranya pihaknya telah melakukan pengembalian formulir.
Ia menjelaskan alasannya melakukan pengembalian di bulan ini, mengingat masih dalam nuansa bulan Syawal. Diharap mendapatkan berkah tersendiri bagi HB, agar dapat merebut kemenangan pada kontestasi Pilkada 2024.
“Sementara ini masih 4 parpol, yakni PKS, PAN, PDIP dan PKB. Tapi PKB sementara masih kami jadwalkan untuk mengembalikan formulir. 3 parpol sudah dan hari ini (kemarin, Red) PAN,” jelasnya.
Ia juga mengapresiasi kepada tim relawan Hasan Basri yang sudah mengikuti mekanisme partai. Mulai dari pengambilan hingga pengembalian formulir penjaringan. Selanjutnya menunggu rekomendasi partai terkait figur yang akan diusung.
Masih dalam proses penjaringan parpol, Tim Relawan Zainal Arifin Paliwang (ZAP)kembali mengambil pendaftaran di Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Kaltara, pada Sabtu (27/4).
Pengambilan formulir di Partai Hanura, merupakan partai ke-8. Menyusul partai-partai sebelumnya seperti PKS, Demokrat, Golkar, PAN, PKB, PDI, dan PPP. Koordinator Relawan ZAP untuk dua periode, Akbar Syarif, menyatakan Partai Hanura dianggap sebagai ‘rumah sendiri’ bagi relawan ZAP.
“Kami sering bersama-sama dengan Hanura, dan berharap dapat bergabung dalam memenangkan ZAP pada kontestasi Pilkada 2024,” ujar Akbar.
Mengenai potensi ZAP untuk menggaet kader dari Partai Hanura, Akbar menegaskan hal itu merupakan kewenangan Zainal Arifin Paliwang bersama koalisi partai.
“Kami sebagai relawan bertugas mengambil formulir dan mempersiapkan dukungan untuk Pak Zainal,” tambahnya.
Nama Ingkong Ala, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Bulungan dan kader Partai Hanura, disebut-sebut sebagai calon pendamping ZAP. Keputusan akhir bergantung pada ZAP dan partai koalisi.
“Jika Ingkong Ala dipilih, tim relawan siap mendukung dan memastikan mandat pemerintahan Kaltara tetap berlanjut di bawah kepemimpinan ZAP,” terangnya.
Di tempat yang sama, Mursalim Kahar, Ketua Tim Penjaringan DPD Partai Hanura Kaltara menyambut baik langkah relawan Zainal Arifin Paliwang. Partai Hanura juga telah mendorong Ingkong Ala untuk maju dalam Pilgub Kaltara 2024.
“Kami berharap beliau maju, namun keputusan akhir ada pada bakal calon itu sendiri,” tuturnya.
Dengan berbagai gerakan strategis ini, ZAP dan tim relawannya menunjukkan komitmen kuat. Untuk memenangkan hati rakyat dan partai-partai politik dalam upaya memimpin Kaltara.
Kejari Bulungan Komitmen Lakukan Pemetaan Pilkada
Dengan adanya proses penjaringan bakal calon (Bacalon) Gubernur Kaltara yang saat ini masih bergulir di parpol, Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intelijen) telah menginstruksikan jajaran intelijen. Untuk mengaktifkan deteksi dini terhadap kerawanan yang mungkin muncul menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Langkah ini diambil untuk memastikan penyelenggaraan Pilkada berjalan dengan aman dan lancar. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bulungan Reza Palevi menegaskan, deteksi dini merupakan kunci untuk mengantisipasi dan menghindari potensi kerawanan selama Pilkada.
“Melalui pemetaan kerawanan, kita bisa mengidentifikasi daerah-daerah yang rentan terhadap gangguan,” tuturnya, Minggu (28/4).
Kolaborasi dengan stakeholder seperti KPU, Bawaslu, dan kepolisian sangat penting. Kerja sama ini akan memperkuat pelaksanaan Pilkada 2024. Kejaksaan memiliki peran yang diatur dalam undang-undang untuk berpartisipasi aktif dalam politik, pemilu, dan pilkada.
Kejaksaan juga merupakan bagian dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pemilihan Umum. Sesuai amanat Pasal 486 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Gakkumdu Pemilihan Umum.
Ia menyatakan, politik uang dan konflik antar kelompok merupakan dua isu utama yang sering muncul selama Pilkada. Kedua masalah ini harus ditangani dengan serius. Karena dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan menyebabkan kerusakan sosial serta politik.
Kejari Bulungan berkomitmen untuk melakukan pemetaan kerawanan yang mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya. “Dengan strategi ini, kami berharap dapat mendeteksi dini dan mengambil langkah-langkah preventif yang efektif,” ungkapnya.
Ia menegaskan, pentingnya pengumpulan informasi melalui berbagai metode seperti pemantauan media sosial, observasi politik, dan wawancara. Informasi yang terkumpul akan dianalisis untuk memberikan gambaran yang jelas tentang situasi di daerah. Aparat intelijen berperan penting dalam deteksi dini dan pencegahan kerawanan.
“Untuk saat ini, wilayah Bulungan masih relatif aman. Namun, kami tetap siaga dan telah membentuk posko untuk memantau potensi kerawanan Pilkada,” tutupnya. (kn-2)
