TANJUNG SELOR – Meskipun pemerintah telah menggulirkan program BBM Satu Harga sebagai bentuk pemerataan dan keadilan akses energi bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, pelaksanaan di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) belum sepenuhnya merata.
Di wilayah perbatasan seperti Apau Kayan, Kabupaten Malinau, warga masih harus membeli BBM dengan harga tinggi mencapai Rp 30 ribu per liter. Harga tersebut jauh di atas harga eceran resmi yang berlaku di wilayah perkotaan. Kondisi ini pun menjadi sorotan Ketua DPRD Kaltara Achmad Djufrie.
Dia mengaku, telah menerima dan menindaklanjuti laporan tersebut. Ia bahkan menyempatkan diri meninjau langsung kondisi di lapangan.
“Saya sudah melihat sendiri di Apau Kayan. Harga BBM di sana masih sangat tinggi. Padahal ini wilayah perbatasan yang seharusnya menjadi prioritas dalam pemerataan akses energi,” ujarnya, Senin (16/6) lalu.
Terkait permasalahan ini, DPRD Kaltara telah memanggil pihak Pertamina Patra Niaga untuk meminta klarifikasi. Dari pertemuan tersebut terungkap bahwa hingga kini belum ada kontraktor pelaksana yang ditunjuk untuk penyaluran BBM Satu Harga di wilayah tersebut.
“Pihak Pertamina menyampaikan bahwa belum ada pelaksana distribusi BBM satu harga di Apau Kayan. Ini yang menjadi hambatan utama,” jelasnya.
Djufrie menegaskan, akan terus mengawal realisasi program BBM satu harga di Kaltara. Terutama di daerah-daerah yang masuk kategori terpencil, tertinggal, dan terluar (3T) seperti Apau Kayan.
“Begitu semua syarat terpenuhi, kami minta Pertamina segera salurkan BBM satu harga ke wilayah tersebut. Jangan biarkan masyarakat terus menanggung beban harga tinggi,” tegasnya.
Program BBM Satu Harga merupakan kebijakan nasional yang bertujuan mengurangi disparitas harga bahan bakar antarwilayah, serta menjamin keterjangkauan harga energi hingga pelosok negeri. Melalui program ini, pemerintah berupaya memastikan harga BBM di wilayah 3T sama dengan di kota-kota besar.
Namun, di Apau Kayan menunjukkan bahwa tantangan distribusi dan logistik masih menjadi penghambat utama realisasi program tersebut di lapangan. Karena itu, koordinasi lintas sektor dan percepatan penunjukan pelaksana menjadi kunci utama untuk mewujudkan keadilan energi bagi seluruh rakyat Indonesia. (kn-2)
