TANJUNG SELOR – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memperbaiki infrastruktur, khususnya di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).
Salah satu capaian yang mendapat sorotan positif yakni perbaikan akses jalan darat dari Apau Kayan (Kaltara) menuju Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Timur (Kaltim), yang kini telah jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya.
Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang mengungkapkan, jalur tersebut sebelumnya memakan waktu hingga dua minggu untuk dilalui, terutama saat musim hujan. Namun kini, setelah dilakukan penanganan sementara, jalur tersebut sudah bisa ditempuh dalam waktu sekitar 3-4 jam.
“Kita bersyukur, jalan dari Apau Kayan yang tembus ke Kaltim itu sekarang sudah bisa dilalui. Awalnya bisa makan waktu hingga dua minggu, sekarang cukup 3 sampai 4 jam saja,” ujarnya, Kamis (26/6).
Meski demikian, Gubernur menyampaikan perbaikan ini masih bersifat sementara. Tujuannya untuk memudahkan mobilitas masyarakat di wilayah Apau Kayan. Terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok dan aktivitas harian lainnya. Artinya, sekarang sudah fungsional. Masyarakat sudah bisa bergerak lebih lancar, tidak lagi terisolasi seperti sebelumnya.
Zainal juga menegaskan, keberhasilan ini tak lepas dari kerja sama yang solid antara Pemerintah Provinsi Kaltara dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Ia turut mengapresiasi keseriusan Gubernur Kaltim dan Bupati Malinau dalam mendorong pembukaan dan perbaikan jalur vital tersebut.
“Gubernur Kaltim sangat serius, dan kita di Kaltara, termasuk Bupati Malinau terus berupaya. Agar akses jalan ini bisa benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat,” jelasnya.
Ia memastikan ke depan, pembangunan dan perbaikan infrastruktur. Terutama di wilayah perbatasan, akan terus dilakukan secara bertahap dan optimal. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendukung konektivitas antardaerah.
“Pembangunan akses jalan di kawasan perbatasan merupakan bagian dari prioritas pemerintah. Ini bukan hanya soal konektivitas, tapi juga soal keadilan akses dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah terluar,” tegasnya.
Dengan perbaikan infrastruktur yang berkelanjutan, wilayah-wilayah perbatasan di Kaltara tidak lagi tertinggal, dan dapat berkembang sejajar dengan daerah lainnya di Indonesia. (kn-2)
