TANJUNG SELOR – PT PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (UID Kaltimra) berkomitmen memperluas akses kelistrikan di wilayah provinsi ke 34 ini.
Dalam kunjungan kerja ke Kantor Gubernur Kaltara, PLN menyampaikan rencana pembangunan jaringan listrik di 117 desa terpencil yang hingga kini belum sepenuhnya teraliri listrik. General Manager PT PLN UID Kaltimra Maria G.I. Gunawan menjelaska, saat ini rasio elektrifikasi di Kaltara baru mencapai 78 persen.
Masih terdapat 117 desa yang belum mendapatkan aliran listrik secara permanen. PLN menargetkan proyek ini rampung dalam tiga tahun, melalui penyusunan roadmap hingga tahun 2027.
“Dari data yang ada, kami masih menyasar 117 desa lagi yang belum teraliri listrik. Rencana ini bertahap, dan kami sudah susun roadmap sampai 2027,” ungkapnya, Selasa (1/7).
Total anggaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek elektrifikasi ini diperkirakan mencapai Rp 681 miliar. Dana tersebut sebagian besar akan bersumber dari Penyertaan Modal Negara (PMN) yang disalurkan melalui Pemerintah Pusat.
“Kami sangat berharap dukungan Pemerintah Pusat untuk memberikan PMN, karena proyek ini cukup besar. Tidak hanya membangun jaringan, tapi juga pembangkit listrik baru di beberapa desa,” ungkapnya.
Maria menjelaskan, 117 desa yang menjadi sasaran berada di wilayah-wilayah terpencil dan sulit dijangkau atau yang disebut sebagai remote area. Banyak dari desa tersebut berada jauh dari jaringan listrik eksisting maupun akses jalan.
“Ini bukan blank spot karena sinyal, tapi daerahnya memang terpencil. Butuh jaringan listrik yang cukup panjang dan juga tambahan pembangkit. Misalnya dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), baterai, atau mesin diesel. Tapi kita prioritaskan dari energi baru terbarukan,” jelasnya.
Lokasi desa-desa tersebut tersebar di seluruh lima kabupaten di Kaltara, termasuk wilayah-wilayah perbatasan seperti Malinau dan Nunukan.
Menanggapi rencana tersebut, Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang menegaskan, komitmen pemerintah provinsi untuk mendukung penuh program elektrifikasi desa. Baik melalui penyediaan infrastruktur maupun kolaborasi lintas sektor.
“Ke depan, seluruh desa di Kaltara harus sudah teraliri listrik PLN. Untuk desa-desa yang belum bisa dijangkau jaringan, kita bantu melalui energi alternatif seperti tenaga surya menggunakan anggaran APBD,” kata dia.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi dalam pembangunan infrastruktur pendukung, terutama akses jalan menuju desa-desa sasaran. Pembangunan jalan akan dikoordinasikan sesuai dengan kewenangannya baik dengan Pemerintah Pusat, kabupaten/kota, maupun yang ditangani langsung oleh provinsi.
“Untuk mempercepat terwujudnya desa berlistrik, kita harus turun tangan. PLN tidak bisa bekerja sendiri. Pemerintah provinsi siap membantu, apalagi kita sudah melihat bahwa pemasangan jaringan di sejumlah wilayah sebelumnya bisa diselesaikan dengan kerja sama yang baik,” tegasnya.
Melalui sinergi antara PLN dan Pemprov Kaltara, diharapkan seluruh masyarakat, termasuk di wilayah-wilayah terpencil dan perbatasan. Dapat segera menikmati akses listrik yang andal dan berkelanjutan.
“Program ini juga menjadi bagian dari upaya percepatan pembangunan daerah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Kaltara,” tutupnya. (kn-2)
