TANJUNG SELOR – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) Republik Indonesia lakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).
Kunjungan tersebut untuk berkoordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Program Nasional di daerah. Kunjungan ini juga menjadi momentum menyerap aspirasi dan persoalan strategis di wilayah perbatasan negara. Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional Kemenkopolhukam RI Marsekal Muda TNI Oka Prawira menyampaikan, ingin memastikan implementasi program nasional berjalan efektif di Kaltara.
Beberapa program prioritas yang dimaksud meliputi makan bergizi gratis, sekolah rakyat, dan cek kesehatan gratis.
“Kami ingin mengetahui bagaimana implementasi program nasional di Kaltara, termasuk kendala di lapangan. Agar bisa kami sampaikan kepada kementerian teknis terkait untuk ditindaklanjuti,” ujarnya, Rabu (9/7).
Menurut Oka, sejumlah tantangan teknis ditemukan dalam pelaksanaan program di Kaltara. Termasuk keterbatasan lahan, anggaran, serta hambatan koordinasi di wilayah perbatasan. Ia juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas sektor untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut.
“Salah satu fokus kami memastikan program-program itu tepat sasaran di wilayah strategis seperti Kaltara. Nantinya, kami juga akan turun langsung meninjau pelaksanaan program kesehatan gratis dan beberapa satuan pendidikan pelatihan kewirausahaan yang dibina oleh TNI maupun pemerintah daerah,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala memaparkan sejumlah hal strategis terkait pembangunan dan pemerintahan daerah. Salah satunya usulan pemekaran wilayah untuk mendukung efektivitas pengelolaan daerah yang sangat luas.
“Wilayah kita ini lebih dari 74 ribu kilometer persegi, dengan garis perbatasan sepanjang 1.038 kilometer. Maka pemekaran wilayah seperti memekarkan Sebatik, Krayan, Malinau, hingga menjadikan Tanjung Selor sebagai kota harus menjadi perhatian,” tegasnya.
Ia mencontohkan pemekaran wilayah di Papua yang kini memiliki tambahan empat provinsi baru dengan total 24 kabupaten/kota baru. Menurutnya, Kaltara pun memiliki urgensi dan kondisi geografis serupa. Terutama dalam aspek pengawasan perbatasan dan pemerataan pembangunan.
Ia juga menyampaikan kekhawatirannya atas menurunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara dalam beberapa tahun terakhir. Efisiensi anggaran pusat turut berdampak signifikan terhadap kapasitas fiskal daerah.
“Dulu saat saya di Malinau, APBD bisa mencapai Rp 2,4 triliun. Tapi beberapa tahun terakhir turun drastis, bahkan saat Covid-19 sempat jatuh ke Rp 1,2 triliun. Ini tentu berdampak pada pembangunan daerah,” ungkapnya.
Karena itu, ia berharap Kemenkopolhukam dapat mendorong kementerian teknis untuk memperkuat dukungan terhadap Kaltara. Baik melalui dana pusat maupun percepatan regulasi pemekaran wilayah.
“Jika pemekaran didorong dan anggaran ditingkatkan, maka pembangunan perbatasan bisa lebih cepat, keamanan lebih terjaga, dan pelayanan masyarakat bisa lebih merata,” pungkasnya. (kn-2)
