TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) mencatat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga triwulan kedua tahun 2025 telah mencapai hampir 30 persen.
Capaian tersebut dinilai cukup baik jika dibandingkan dengan rata-rata nasional maupun provinsi lain di Indonesia. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara Denny Harianto menyampaikan, realisasi tersebut menunjukkan tren yang masih sesuai jalur (on track) dengan target tahunan.
“Kalau sampai triwulan kedua sudah hampir 30 persen, itu masih dalam kategori bagus. Kalau melihat capaian sebelumnya, realisasi APBD Kaltara biasanya tidak pernah terlalu meleset dari target akhir tahun. Paling meleset hanya 0,1 persen saja,” ujar Denny, Jumat (18/7).
Menurut Denny, dari total belanja yang terealisasi hingga saat ini. Sektor barang dan jasa masih mendominasi pengeluaran. Hal ini mencerminkan dorongan terhadap program-program pemerintah yang bersifat operasional dan pelayanan langsung kepada masyarakat.
“Belanja tertinggi sejauh ini ada di sektor barang dan jasa. Ini wajar karena banyak kegiatan pemerintah daerah yang mulai berjalan di semester pertama,” jelasnya.
Sementara itu, untuk belanja pegawai yang menjadi perhatian nasional karena batas atensi maksimal 30 persen dari total APBD. Denny memastikan kondisinya masih aman.
“Belanja pegawai kita rutin. Termasuk juga untuk tenaga PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang baru menerima SK, mereka akan dibayarkan sesuai ketentuan,” ungkapnya.
Seluruh pembayaran gaji pegawai, termasuk untuk formasi baru. Tetap dilakukan melalui sistem yang terintegrasi, agar sesuai ketentuan akuntabilitas dan efisiensi anggaran.
“Sampai sekarang masih aman dan terkendali. Kita pastikan sampai Desember nanti belanja pegawai tetap sesuai batas yang diperbolehkan,” tegasnya.
BKAD Kaltara optimistis bahwa hingga akhir tahun anggaran 2025, realisasi APBD akan tetap stabil dan mendekati target yang ditetapkan. Capaian positif di triwulan kedua menjadi indikator penting atas kinerja fiskal daerah yang terukur dan akuntabel.
“Tren yang kita lihat sampai saat ini memberi keyakinan akan tetap sesuai target. Tidak ada lonjakan atau penyimpangan yang signifikan,” tuturnya. (kn-2)
