TARAKAN – Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Utara (Kaltara) menyoroti penanganan program stunting. Sebab Ombudsman RI menginstruksikan, agar Ombudsman di perwakilan provinsi memberikan atensi terhadap pelaksanaan program stunting.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kaltara Maria Ulfah mengatakan, pemerintah daerah harus memberikan perhatian lebih dan menekankan agar program stunting tepat sasaran. Meski, pihaknya belum mendapatkan aduan dari masyarakat terkait program stunting.
“Kami berharap ke masyarakat untuk tidak ragu menyampaikan ke Ombudsman melalui kanal pengaduan kami,” terangnya, Senin (14/5).
Ia melanjutkan, mendapatkan beberapa informasi terkait bantuan pada program stunting. Informasi yang diterima, bantuan yang diberikan di tiap kabupaten kota berbeda-beda. Misalnya, di Kabupaten Nunukan anak yang sudah divonis stunting diberikan bantuan berupa produk pangan siap santap. Berupa nasi kuning yang juga terdapat telur, ayam dan campuran mie.
Sementara di Kota Tarakan, diberikan bantuan berupa produk pangan mentah yakni telur dan daging ayam. “Memperhatikan hal itu tentu ada standarisasi gizi, ini harus jadi perhatian. Namun ada perbedaan bantuan di tiap daerah. Bahkan terindikasi standarisasi gizi ini tak sama di tiap daerah,” tuturnya.
Adapun fakta ini didapatkan oleh Ombudsman melalui rekan mahasiswa, yang sempat melakukan KKN di kabupaten kota. Menurutnya, hal ini perlu dikaji ulang soal standarisasi gizi.
Maria menegaskan, kejadian ini bisa masuk ke dalam indikasi tidak tepatnya sasaran bantuan yang diterima masyarakat. Terlebih tidak ada yang bisa memastikan, apakah bantuan yang diberikan benar-benar dikonsumsi anak yang divonis stunting.
“Jangan sampai ada oknum penerima bantuan yang menjualnya. Kami buka kanal pengaduan di nomor wa kami 08112743737 atau Instagram @ombudsmanri.kaltara,” pesannya. (kn-2)
