TANJUNG SELOR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Utara (Kaltara), terus melakukan sosialisasi tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dengan harapan partisipasi pemilih pada Pilkada serentak yang dilaksanakan 27 November mendatang bisa meningkat.
Ketua KPU Kaltara Hariyadi Hamid mengakui, telah memulai langkah-langkah sosialisasi yang bertujuan mengajak partisipasi aktif dari seluruh pemilih dalam menjalani tahapan-tahapan krusial menuju Pilkada 2024.
“Dalam upaya ini, kami menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam akan proses demokratisasi. Mulai dari tahapan pendaftaran perseorangan, pendaftaran parpol, hingga proses pemungutan suara,” jelasnya, Rabu (15/5).
Ini bagian dari bentuk sosialisasi dan mengajak pemilih mensukseskan tahapan Pilkada 2024. Saat ini, lanjut dia, setelah melaksanakan tahapan pendaftaran perseorangan. Akan dilaksanakan tahapan pemutakhiran data pemilihan kemudian pencalonan parpol.
“Tahapan mulai berjalan. Selain adanya pencalonan kepala daerah jalur parpol, ada lagi tahapan kampanye hingga pemungutan suara pada 27 November mendatang,” terangnya.
Di tempat yang sama, Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang turut memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah yang diambil KPU. Ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi siap untuk mendukung seluruh kegiatan terkait Pilkada. Termasuk mendukung secara finansial untuk memastikan semua tahapan berjalan lancar dan sesuai aturan yang berlaku.
Hal ini mencakup pendanaan KPU serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yang merupakan salah satu indikator nyata dari komitmen pemerintah. Dalam mewujudkan proses demokrasi yang transparan dan berkualitas.
“Proses pemilihan ini harus berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dengan pemungutan suara yang dijadwalkan pada 27 November 2024,” ujarnya.
Kolaborasi antara KPU, pemerintah provinsi, dan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci dalam menjaga integritas dari proses demokrasi ini. Dengan kesadaran akan pentingnya peran setiap individu, dalam menyuarakan pilihannya. Kaltara siap untuk menjalani perhelatan demokrasi yang berkualitas dan bermartabat pada tahun ini.
Sebagai dukungan terhadap penyelenggara Pilkada, pemprov pun sudah melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltara tentang pendanaan Pilkada 2024.
Dengan total hibah sebesar Rp 151.752.477.800, masing-masing untuk KPU Rp 128.029.355.800, dan Bawaslu Rp 23.723.122.000. (kn-2)
