TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) telah mengusulkan pembangunan Base Transceiver Station (BTS). Mengingat, BTS di Kaltara masih perlu penambahan.
Dikarenakan masih ada wilayah yang belum mendapatkan jaringan telekomunikasi. Mengingat, ketersediaan akses internet dan telekomunikasi yang memadai saat ini menjadi hal yang sangat penting bagi masyarakat. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) Kaltara Ilham Zain melalui Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika Deddy Harryady mengatakan, Pemprov Kaltara hanya bisa mengajukan usulan kepada Pemerintah Pusat atau BAKTI (Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika).
“BTS BAKTI yang beroperasional di Kaltara ada 95 BTS, tersebar di Kabupaten Nunukan 45 BTS, Bulungan 3 BTS dan Malinau 47 BTS. Kemudian, untuk usulan BAKTI ada 57 BTS. Rinciannya, Nunukan 25 BTS, Bulungan 6 BTS, KTT dan Malinau masing-masing dengan 13 BTS,” sebutnya, Jumat (26/1).
Diakuinya, usulan pendirian BTS di tahun 2023 sebagian sudah terlaksana. Nunukan yang awalnya direncanakan akan dibangun 144 BTS, namun hanya 40 BTS yang direalisasikan. Itu sudah asumsi dan terkafer seluruh Nunukan.
“Akses internet dapat dipasang dengan menggunakan teknologi VSAT atau menembak radio poin dari Telkomsel. Yang sedang digalakkan oleh Kominfo dan BAKTI,” ujarnya.
Daerah di Kaltara yang masih menjadi blank spot atau minimnya akses telekomunikasi, meliputi Kabupaten Bulungan dan Tana Tidung. Berbeda dengan Kabupaten Malinau dan Nunukan, yang sudah sangat terkafer karena dianggap sebagai wilayah 3T (Terluar, Terdepan, Terpencil).
“Kalau Malinau dan Nunukan itukan wilayah 3 T. Maka perhatian Pemerintah Pusat ke sana dan saat ini sudah 100 persen,” tuntasnya. (kn-2)
