TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menyampaikan sejumlah usulan strategis, meliputi pembangunan jembatan dan akses jalan di wilayah Krayan (Kabupaten Nunukan), hingga Kabupaten Malinau. Serta pemeliharaan jalan kabupaten untuk mendukung program swasembada pangan di kawasan perbatasan.
Kondisi keterbatasan akses ini berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, mulai dari terhambatnya distribusi kebutuhan pokok, tingginya harga sembako dan BBM, hingga meningkatnya potensi kerawanan keamanan di kawasan perbatasan.
Sejak dilantik pada Februari lalu, komitmen Gubernur–Wakil Gubernur Kaltara (Dr H Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum–Ingkong Ala, S.E., M.Si) berkomitmen membangun perbatasan.
Ini dilakukan sebagai upaya terwujudnya keadilan ekonomi bagi masyarakat perbatasan. Seperti infrastruktur jalan yang terkoneksi, sehingga dapat memudahkan dan menghidupkan perekonomian agar tidak bergantung terhadap Negara Malaysia.
Gubernur Zainal menyampaikan berbagai usulan strategis terkait percepatan pembangunan dan penguatan infrastruktur di wilayah perbatasan negara.
“Pembangunan wilayah perbatasan bukan hanya soal infrastruktur. Tetapi menyangkut kedaulatan, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Gubernur.
Bahkan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dan Komisi II DPR RI beberapa waktu lalu di Jakarta. Suara perbatasan terus digelorakan untuk menarik perhatian Pemerintah Pusat.
Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan hadirnya Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI ke Kaltara untuk meninjau langsung wilayah tersebut.
“Kehadiran BNPP menunjukkan respons cepat dan komitmen nyata Pemerintah Pusat untuk memperkuat wilayah terdepan NKRI, khususnya di Kalimantan Utara,” tegasnya.
Selanjutnya, Gubernur menegaskan pentingnya sinergi antara Pemerintah Pusat dan daerah dalam membangun wilayah perbatasan yang selama ini menjadi beranda terluar negara.
“Namun terkait perbatasan belum seluruhnya mendapatkan perhatian yang proporsional. Diharapkan melalui kunjungan ini menjadi momentum awal dari implementasi kebijakan terpadu di kawasan perbatasan,” ujarnya.
Komjen Pol. Makhruzi Rahman, menyampaikan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan Kalimantan Utara sebagai prasyarat utama keberhasilan program strategis nasional.
“Wilayah perbatasan adalah wajah terdepan Indonesia. Kita tidak boleh membiarkan masyarakat di sana tertinggal hanya karena akses yang belum memadai,” ungkap Komjen Pol. Makhruzi.
Untuk itu, Komjen Pol Makhruzi meminta agar seluruh usulan pembangunan segera dituangkan secara resmi dalam bentuk surat dari pemerintah daerah. Agar dapat segera ditindaklanjuti dalam perencanaan strategis BNPP RI.
Makhruzi juga turut mengapresiasi atas sambutan hangat dari Pemprov Kaltara. Ia menegaskan BNPP RI siap memberikan dukungan penuh dalam setiap langkah percepatan pembangunan di wilayah perbatasan. Baik melalui perencanaan lintas sektor maupun penguatan koordinasi kelembagaan.
“Kami hadir untuk mendengar langsung aspirasi daerah dan memastikan program pembangunan perbatasan berjalan tepat sasaran. Kalimantan Utara adalah wilayah strategis, dan sudah seharusnya mendapatkan perhatian khusus,” ujarnya.
DORONG AKSELERASI PEMBANGUNAN PERBATASAN
DALAM upaya memperkuat kawasan di wilayah perbatasan terus menjadi prioritas utama pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Keseriusan ini dibuktikan dalam kunjungan kerja Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Komjen Pol. Makhruzi Rahman didampingi Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara) Ingkong Ala, S.E., M.Si ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik, Kabupaten Nunukan, beberapa pekan lalu.
Kedatangan rombongan di Sebatik mendapat sambutan hangat dengan tarian adat khas perbatasan. Merupakan cerminan kekayaan budaya lokal dan menjadi simbol penghormatan serta harapan masyarakat terhadap perhatian Pemerintah Pusat terhadap wilayah terluar Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Wagub Ingkong menyampaikan sejumlah usulan strategis, seperti pembangunan jembatan dan akses jalan di wilayah Krayan, Kabupaten Malinau. Serta pemeliharaan jalan kabupaten yang vital bagi kelancaran distribusi logistik dan program swasembada pangan.
“Kondisi geografis yang sulit menyebabkan harga kebutuhan pokok dan BBM di perbatasan sangat tinggi. Infrastruktur yang memadai menjadi kunci peningkatan kesejahteraan dan stabilitas,” kata Wagub Ingkong.
Senada dengan itu, Sestama Komjen Pol. Makhruzi Rahman, turut menyatakan pihaknya akan terus merencanakan pembangunan menyeluruh di wilayah perbatasan sebagai bagian dari strategi nasional memperkuat kehadiran negara.
“Pemerintah Indonesia telah menyelesaikan salah satu perundingan batas wilayah dalam Outstanding Boundary Problems (OBP) dengan Malaysia, khususnya di Pulau Sebatik,” ujar Komjen Pol. Makhruzi Rahman.
Ia mengungkapkan saat ini sekitar 127 hektar lahan perkebunan yang sudah ditanami kelapa sawit akan diserahkan kepada Indonesia, ini adalah pencapaian penting dalam memperkuat kedaulatan bangsa Indonesia.
“Kita ingin wilayah perbatasan tidak hanya sebagai benteng pertahanan negara, tetapi juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri dan berdaya saing,” pungkasnya.
Kunjungan ini membahas Kawasan Semantipal saat ini berstatus sebagai hutan lindung dan hutan produksi, serta Segmen Lawan dari sisi infrastruktur dan pengawasan. Pemerintah juga mendorong penguatan ekonomi masyarakat perbatasan melalui pengembangan sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, dan UMKM.
BNPP bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara berkomitmen menyiapkan program pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal yang bertujuan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Tidak sampai disitu, Komjen Pol Makhruzi Rahman, melakukan kunjungan ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Long Nawang, kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara (Kaltara) pada Selasa 6 Mei.
Kunjungan ini bertujuan untuk memantau langsung kondisi dan kegiatan di PLBN Long Nawang. Selama kunjungan, Komjen Pol Makhruzi Rahman didampingi Wakil Gubenur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kaltara, Ferdy Manurun Tanduklangi dan Bupati Malinau, Wempi melakukan pemeriksaan fasilitas dan infrastruktur di PLBN Long Nawang.
Ia juga berdiskusi dengan petugas dan pejabat setempat untuk mengetahui lebih lanjut tentang kegiatan dan tantangan yang dihadapi di PLBN.
“Kami sudah melihat langsung kondisi dilapangan, khususnya di PLBN Long Nawang sangat memerlukan dukungan infrastruktur jalan yang memadai. Sehingga dapat meningkatkan kualitas pengelolaan perbatasan negara dan keamanan nasional,” kata Komjen Pol Makhruzi Rahman.
Makhruzi mengungkapkan, PLBN Long Nawang telah beroperasi namun belum maksimal. Pasalnya, kondisi infrastruktur jalan menuju PLBN rusak berat. Pihak Malaysia juga belum membangun pos lintas batas di wilayahnya.
“Kami segera membahasnya dengan pihak negara tetangga Malaysia, nah untuk pembangunan PLBN di Krayan juga sempat tertunda. Mudah-mudahan tahun ini sudah bisa mulai dibangun, sebelumnya sempat tertunda dikarenakan Pandemi Covid-19,” ucapnya.
Mahruzi juga mendukung adanya upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dengan Kaltim yang sudah bersepakat untuk meningkatkan kualitas pengelolaan perbatasan negara. Seperti konektivitas jalan antara wilayah Apau Kayan, Malinau (Kaltara) dengan Long Bagun, Mahulu, Kaltim.
“Kami mendukung upaya kerja sama kedua provinsi ini. Nanti BNPP mendorong pihak satker PUPR turut membantu peningkatan jalan ke Perbatasan,” tegasnya.
Sementara itu Wagub Kaltara menerangkan, kunjungan BNPP RI di Long Nawang. Kunjungan ini merupakan kesempatan baik untuk membahas pengembangan perbatasan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan.
“Tim BNPP sudah melihat langsung kondisi perbatasan seperti di Apau Kayan dan Krayan. Untuk PLBN Long Nawang ini sudah beroperasi namun kita masih menunggu pìhak Malaysia. Kita harapkan juga bisa segera membangun pos lintas batasnya,” kata Wagub Ingkong.
Wagub berharap, BNPP juga dapat mendorong ke Pemerintah Pusat untuk membantu pembangunan dan peningkatan akses jalan menuju wilayah Malaysia (Tapak Mega) dan ke Long Bagun, Kaltim.
“Ini satu-satunya harapan masyrakat di Apau Kayan, untuk sementara peningkatan jalan agregat ini sudah cukup baik untuk warga perbatasan,” tutupnya. (dkisp)
