TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum menyampaikan tanggapan atau jawaban Gubernur terhadap pemandangan umum fraksi – fraksi atas nota keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltara T.A. 2024, di Ruang Paripurna DPRD Provinsi Kaltara, Senin (30/6).
Pada Rapat Paripurna ke-20 dipimpin Ketua DPRD Provinsi Kaltara, H. Achmad Djufrie, S.E., M.M., Gubernur mengucapkan terima kasih kepada anggota dewan yang telah memberikan saran, masukan dan pendapat terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kaltara Tahun 2024.
“Pemerintah daerah berkomitmen untuk menetapkan target pendapatan secara terukur dan berbasis data historis, serta proyeksi makroekonomi yang rasional,” kata Gubernur.
Dia menyebutkan optimalisasi PAD akan diarahkan pada intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui pemutakhiran basis data dan pemetaan potensi secara komprehensif. Khususnya terhadap aset potensial yang tidak digunakan dan regulasi diperkenankan dimanfaatkan sebagai sumber tambahan pendapatan.
Jawaban atas pembahasan optimalisasi potensi pendapatan daerah, khususnya PAD merespon terhadap pandangan fraksi Demokrat Golkar, fraksi PKS, dan fraksi PKB-Nasdem-PAN yang membahas hal sama.
Pemprov Kaltara akan meningkatkan kompetensi aparatur melalui pelatihan teknis dan sertifikasi. Serta memperkuat akuntabilitas kinerja melalui integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis outcome.
Mengenai peningkatan akses layanan umum kepada masyarakat perbatasan, Gubernur Zainal menegaskan terus melakukan upaya berkelanjutan seperti penguatan koordinasi lintas sektor, konektivitas antara kecamatan, akses logistik menuju Pos Lintas Batas Negara (PLBN) serta kawasan produktif, serta peningkatan sinergi dengan Pemerintah Pusat.
“Kami akan meninjau ulang proporsi alokasi anggaran subsidi ongkos angkut (SOA) agar manfaat pembangunan dapat dirasakan sebagai bentuk hadirnya negara dalam menjamin hak – hak hidup warganya,” terangnya.
Selanjutnya Gubernur Zainal menjawab terhadap penekanan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Dikatakannya akan lebih cermat dalam mengelola dan melaksanakan program kerja OPD, terutama pada belanja modal dan berkaitan langsung dengan infrastruktur dasar, serta lebih menekankan pada aspek manfaat serta keberlanjutannya.
Pemprov Kaltara akan tetap mendahulukan program – program yang berdampak langsung kepada masyarakat, dan pemerintah akan melakukan monitoring, pengawasan serta evaluasi atas penggunaan APBD.
Terakhir Gubernur Zainal menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas kerja sama dan kemitraan Pemprov Kaltara dengan DPRD Provinsi Kaltara yang telah terbina selama ini. (dkisp)
