TANJUNG SELOR – Bupati Bulungan Syarwani menyampaikan, pengembangan wilayah terpadu berbasis perhutanan sosial dilakukan secara terintegrasi dan kolaborasi.
Antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, akademisi, swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat. Hal itu disampaikan mantan Ketua DPRD Bulungan itu saat membuka kegiatan lokakarya pengembangan Integrated Area Developmet (IAD) strategi percepatan pengembangan usaha perhutanan sosial di wilayah Landscape Kayan, Senin (20/5) lalu.
Menurutnya, program pengembangan masyarakat di sekitar kawasan hutan perlu dioptimalkan. Terdapat banyak program dan kegiatan lintas Organisasi Perangkat daerah (OPD) dan lembaga yang sebelumnya masih berjalan sendiri-sendiri. Sehingga bisa berjalan bersama setelah dibentuknya pendekatan IAD.
“Kita bersyukur salah satu program yang kita laksanakan (IAD Landscape Kayan). Termasuk satu dari 9 wilayah di Indonesia yang diakomodir, dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 28 Tahun 2023,” terang bupati.
Ini merupakan hal yang luar biasa, sebagai bentuk pengakuan dan payung hukum dalam pelaksanaan percepatan pengembangan di wilayah Landscape Kayan. Sesuai Perpres Nomor 28 Tahun 2023, kawasan Landscape Kayan meliputi 4 kecamatan dengan 18 desa. Yang memiliki luas mencapai 650 ribu hektare, terbentang dari Desa Antutan-Long Peleban di Hulu Sungai Kayan.
“Program ini benar-benar diharapkan bisa menjadi model baru dalam percepatan pembangunan desa yang ada di Kabupaten Bulungan,” harapnya.
Menurutnya, hal itu bukan hanya berbicara terkait konsep perhutanan sosial semata. Termasuk berbagai program pembangunan yang lain. Sehingga perangkat daerah dipastikan terlibat didalamnya, salah satunya Dinas Sosial, Dinas Pendididikan dan Dinas Kesehatan.
“Pembangunan Landscape Kayan ingin kita jadikan kawasan integrase. Bukan hanya berbicara kawasan di sekitaran hutan saja,” tuturnya.
Tentu hal tersebut perlu dukungan semua pihak. Termasuk kepala desa, camat dan pengusaha yang wilayahnya berada di area Landscape Kayan. Bupati juga mengapresiasi pada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang selama ini menjadi mitra startegis Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan. Seperti Pionir, Yayasan Konservasi Alam Nusaantara (YKAN) dan yang lainya, yang ikut merumuskan program IAD Landscape Kayan.
Di tempat yang sama, Direktur Yayasan Pionir Kabupaten Bulungan Doni Tiaka menambahkan, Bulungan merupakan wilayah pertama dari 9 kabupaten lain di Indonesia yang masuk dalam Perpres 28 Tahun 2023 yang menerapkan program IAD.
“Kita (Bulungan) yang pertama dan yang paling cepat. Dalam setahun proposal IAD-nya sudah ditandatangani bupati dan ada SK (Surat Keputusan) tim pengelolanya,” katanya.
Dalam kegiatan lokakarya tersebut juga dibahas, Rumah Belajar Desa (RBD) yang nantinya menjadi wadah pengetahuan dan koordinasi pihak desa dan kecamatan. Untuk berbagai program integrasi pembangunan.
“Kalau dulu OPD bisa langsung ke desa. Sekarang ada satu wadah kolaboratif RBD (Rumah Belajar Desa) sebagai sarana berbagi pengetahuan, tentang integrasi pembangunan dan lainya,” tutur Doni.
Doni juga mengatakan, RBD realisasinya bukan fisik. Namun sekolah lapang, di kawasan perdesaan gabungan beberapa desa yang memiliki isu yang sama.
“Landscape Kayan ini integrasi pembangunan yang dulu sulit dilakukan. Sebelumnya kabupaten tidak memiliki kewenangan pembangunan dalam kawasan hutan. Dengan program ini pemda bisa ikut berpartisipasi pembangunan dalam kawasan hutan,” tuntasnya. (kn-2)
