TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) berkomitmen memaksimalkan dan mengoptimalkan perencanaan kegiatan dan keuangan daerah.
Setiap tahunnya, penyempurnaan dilakukan melalui sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, berupa aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Serta peraturan terkait pengadaan barang dan jasa. Sekretaris Provinsi Kaltara Suriansyah menyampaikan, pemahaman yang mendalam terhadap sistem ini sangat penting bagi keberhasilan proses pengadaan barang dan jasa di daerah.
“Harapan kita, kalau semua pihak sudah memahami prosesnya. Maka tidak akan ada kendala lagi dalam pengadaan barang dan jasa. Semuanya bisa berjalan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan,” ujarnya, Senin (14/10) lalu.
Ia mengakui, dalam praktiknya masih ada beberapa pihak yang memerlukan penyesuaian. Terutama dalam menggunakan SIPD yang berbeda dengan sistem sebelumnya berupa SIMDA.
“Proses penyesuaian ini memang membutuhkan waktu. Tetapi dengan terus mengedukasi dan melatih teman-teman di lapangan. Diharapkan mulai tahun ini dan ke depannya, semua proses perencanaan sudah sesuai yang direncanakan,” harapnya.
Selain optimalisasi perencanaan, Suriansyah juga menekankan pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan dan keuangan daerah. Menurutnya, pengawasan bukan hanya tugas Inspektorat dan Badan Pengawas Keuangan (BKP). Tetapi harus menjadi tanggung jawab di setiap jenjang manajemen pemerintahan.
“Pengawasan itu bagian dari upaya kita untuk memastikan pelaksanaan kegiatan benar-benar terintegrasi dan sesuai harapan. Sehingga akuntabilitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bisa terjamin,” terangnya.
Semua kepala Pengguna Anggaran (PA) harus memahami fungsi pengawasan manajemen. Bukan hanya mengandalkan pemeriksaan dari inspektorat. Setiap jenjang jabatan harus memiliki fungsi pengawasannya sendiri.
Kerja sama antara Inspektorat dan BKP sangat diperlukan, untuk mengawal pelaksanaan pembangunan di Kaltara. Dengan adanya kolaborasi yang baik antara pihak-pihak ini, diharapkan seluruh kegiatan pembangunan bisa berjalan dengan baik dan sesuai rencana.
“Dalam manajemen pemerintahan, pengawasan bukan hanya dilakukan oleh pihak luar. Semua jenjang pemerintahan, mulai dari kepala PA hingga staf, harus terlibat dalam pengawasan. Agar akuntabilitas kegiatan pembangunan daerah bisa tercapai,” tutupnya. (kn-2)
